Infografis
Suara.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Hubungan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan lembaganya mendukung revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32/2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
"Karena transportasi ini angkutan umum yang dikelola secara online. Maka perlu ada pengaturan hukum," kata Martinus dalam diskusi 'Kisruh Transportasi Online' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).
Lebih lanjut kata Martinus, revisi PM 32 perlu dilakukan untuk meredam masalah yang melibatkan taksi konvensional dan taksi online. Apalagi, dalam revisi ini, salah poin yang ditekankan adalah soal batas tarif angkutan khusus.
"Maka itu, aturan sangat perlu. Supaya tidak memicu terjadi itu (kericuhan antara taksi online dan konvensional). Dan, siapapun yang buat masalah kami akan tindak tegas," ujarnya.
Baca Juga: Pengemudi Taksi Online Keberatan Balik Nama Kepemilikan Mobil
Ada 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online dalam revisi PM 32 ini. Ke-11 poin itu meliputi kapasitas silinder kendaraan, jenis angkutan sewa, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pul, bengkel, pajak, akses dashboard, dan pemberian sanksi.
