Infografis
Suara.com - Sindiran Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon agar Presiden RI Joko Widodo untuk memakai mobil Esemka untuk menggantikan kendaraan dinasnya yang kerap mogok, akhirnya berbalas.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, seluruh sekretariat kepresidenan di dunia—termasuk Indonesia—memiliki standar khusus untuk mobil yanhg bakal dipakai kepala negara.
"Mobil Presiden harus bisa mengamankan sampai titik tertentu dari seorang kepala negara. Makanya sampai dibuatkan undang-undang untuk mengatur hal itu, karena ada standar operasionalnya. Kalau tidak dipenuhi, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang akan kena hukum," kata Luhut di kantornya Pusat, Jakarta, Jumat (24/3/2017).
Baca Juga: Donatur Aksi Teror Bom Thamrin 2016 Akhirnya Berhasil Diringkus
Berdasarkan persyaratan itu, Luhut menilai mobil Esemka belum bisa menjadi kendaraan dinas presiden.
"Kalau itu Esemka, kamu saja yang naik, jangan suruh presiden yang naik, ha-ha-ha.... Nanti tahu-tahu presidennya repot lagi gara-gara Esemka. Remnya blong," ujarnya, berseloroh.
Untuk diketahui, mobil yang dipakai Jokowi ketika mengunjungi Kalimantan Barat mendadak mogok di perjalanan, pekan lalu.
Ketika itu, Jokowi menempuh perjalanan darat menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau dan PLBN Aruk. Jokowi selalu menggunakan mobil Mercedes Benz S 600 hitam dalam menempuh perjalanan ke perbatasan. Alhasil, Jokowi sempat menumpangi mobil dinas Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Sementara mobil Esemka adalah produk hasil rakitan siswa-siswa SMK di Solo, yang bekerjasama dengan institusi serta industri dalam negeri dan beberapa perusahaan lokal dan nasional. Esemka sempat digunakan Jokowi ketika masih menjadi Wali Kota Surakarta.
Baca Juga: Anggota Dewan Tampar Staf Maskapai Penerbangan Pakai Sandal
