Desmon menilai KPK "bermain sinetron" jika tidak bisa membuktikan.
"Misalnya Pak Novanto (Ketua DPR), Pak Gamawan Fauzi (Mantan Mendagri), Jafar Hafzah, Ganjar Pranowo (gubernur Jawa TEngah), semua orang sudah diberitakan terlibat e-KTP, ternyata data-datanya tidak mendukung ke situ. Kan ini persoalan," ujarnya.
"Jadi profesionalisme KPK dalam menjalani tupoksinya jadi kaya kampungan gitu lho. Jadi saya harap ke depan, KPK bisa membuktikan ini agar wajah penegakan hukum di bidang korupsi ini adalah wajah yang baik. Kesannya tumpul terhadap atas dan kiri kanan juga nggak jelas juga," Desmon menambahkan..
Komisi Hukum DPR akan rapat kerja dengan KPK pada awal April. Rapat yang akan dipimpin Desmon, antara lain, intinya untuk mengevaluasi kinerja KPK.
Menurut dia evaluasi penting dilakukan karena dia curiga saat ini KPK dijadikan "panggung atau kuda tunggangan" untuk meraih popularitas komisioner KPK.
Menurut Desmon KPK periode sekarang belum berprestasi.
"Karena kami berharap lebih pada KPK dan sudah saatnya KPK membuktikan lebih juga. Kalau ini nggak tuntas ini (E-KTP) ini kan kaya panggung sandiwara saja. Akhirnya pemain filmnya yang terkenal. Bukan itu tujuan pemberantasan korupsi," kata dia.