Cek Fakta
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Riza Patria tidak setuju dengan aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta untuk memobilisasi massa dari daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017. Aksi tersebut mereka namai Tamasya Al Maidah.
"Menjaga TPS itu maksudnya baik, tapi jangan berlebihan. Kalau semua orang daerah dihadirkan ke Jakarta bukannya menambah kondusif, menambah tentram, malah menghadirkan kegaduhan yang baru, kekecaman yang baru, saling curiga," kata Riza di DPR, Rabu (22/3/2017).
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR mengingatkan pengawasan TPS merupakan tanggungjawab pemerintah.
"Kan sudah ada panitia pengawas dan saksi-saksi parpol, ada pemantau. Kalau semua kita hadirkan dari daerah ke Jakarta nanti menimbulkan kegaduhan gitu loh," ujar dia.
Riza khawatir orang-orang luar Jakarta yang dimobilisasi datang ke Jakarta ternyata berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Jika itu terjadi, kata dia, bisa bahaya.
Itu sebabnya, Riza meminta panitia acara untuk mempercayai penyelenggara pemilu.
"Apalagi nanti memakai atribut tertentu dan ketahuan dia pendukung si A, si B, si C kan nggak baik. Itu berbahaya. Lebih baik ini berproses Kita percayakan pada penyelenggara KPU, bawaslu dan timses saksi pemantau masing calon. Masyarakat seluruh Indonesia percayakanlah kepada Jakarta," tuturnya.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua diikuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berkoordinasi dengan kepolisian daerah seluruh Indonesia terkait penggalangan umat muslim untuk mengikuti aksi bertema Tamasya Al Maidah.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Aksi tersebut juga ditujukan untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya. Dia juga menjamin massa yang akan mengawasi TPS tidak akan melakukan intervensi kepada warga yang menggunakan hak pilih.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
