Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Aksi tersebut juga ditujukan untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya. Dia juga menjamin massa yang akan mengawasi TPS tidak akan melakukan intervensi kepada warga yang menggunakan hak pilih.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.