Cek Fakta
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Riza Patria tidak setuju dengan aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta untuk memobilisasi massa dari daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017. Aksi tersebut mereka namai Tamasya Al Maidah.
"Menjaga TPS itu maksudnya baik, tapi jangan berlebihan. Kalau semua orang daerah dihadirkan ke Jakarta bukannya menambah kondusif, menambah tentram, malah menghadirkan kegaduhan yang baru, kekecaman yang baru, saling curiga," kata Riza di DPR, Rabu (22/3/2017).
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR mengingatkan pengawasan TPS merupakan tanggungjawab pemerintah.
"Kan sudah ada panitia pengawas dan saksi-saksi parpol, ada pemantau. Kalau semua kita hadirkan dari daerah ke Jakarta nanti menimbulkan kegaduhan gitu loh," ujar dia.
Riza khawatir orang-orang luar Jakarta yang dimobilisasi datang ke Jakarta ternyata berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Jika itu terjadi, kata dia, bisa bahaya.
Itu sebabnya, Riza meminta panitia acara untuk mempercayai penyelenggara pemilu.
"Apalagi nanti memakai atribut tertentu dan ketahuan dia pendukung si A, si B, si C kan nggak baik. Itu berbahaya. Lebih baik ini berproses Kita percayakan pada penyelenggara KPU, bawaslu dan timses saksi pemantau masing calon. Masyarakat seluruh Indonesia percayakanlah kepada Jakarta," tuturnya.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua diikuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berkoordinasi dengan kepolisian daerah seluruh Indonesia terkait penggalangan umat muslim untuk mengikuti aksi bertema Tamasya Al Maidah.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
