Infografis
Suara.com - Mobil kepresidenan yang dipakai Presiden Joko Widodo mogok di tengah jalan ketika kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada Sabtu (18/3/2017).
Belakangan ketahuan ternyata mobil Mercedes Benz S-600 Pullman Guard tersebut merupakan mobil lama. Mobil tersebut dibeli diera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah pengadaan fasilitas kendaraan untuk Presiden harus dievaluasi. Dia meminta pemerintah jangan membiarkan Presiden tetap memakai mobil yang bisa menghambat mobilitas.
"Saya konsennya pada keamanan Presiden. Sebab presiden itu dalam undang-undang keprotokoleran, itu harus ada sistem yang baik. Di antaranya cara kita atur keamanan presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok berarti kendaraan itu nggak aman. Maka harus dievaluasi," kata Fahri di DPR, Rabu (22/3/2017).
Fahri tidak ingin keamanan Presiden menjadi taruhan.
"Iya kalau mogoknya di tempat aman, kalau mogoknya ditempat nggak aman? Ini Soal keamanan Presiden, jadi harus dievaluasi. Semua alat yang digunakan Presiden, helikopter, pesawat, mobil, semua harus dievaluasi," tuturnya.
Fahri mengatakan semua kendaraan mempunyai batas waktu pamakaian, apalagi mobil untuk mendukung kegiatan Kepala Negara.
"Pemerintah jangan bilang ini karena sudah lama. Soal mogok itu kan ilmiah, karena itu ilmu mesin. Mesin kapan ausnya, onderdil kapan gantinya. Itu ada ilmunya. Jadi ini harus dievaluasi," kata Fahri.
Menurut Fahri pengadaan mobil untuk urusan negara sebenarnya bukan masalah bagi pemerintah. Apalagi, nilai APBN mencapai ribuan triliun.
"Masa yang gini-gini jadi isu sih. Ini negara Republik Indoneisa, APBN 2000-an triliun. (Mobil) ini kan urusan semiliar-dua miliar nggak usah jadi isulah. Beresinlah. Istana harus ada manajemen yang baik. Nggak usah begini-begini jadi isu. Kita harusnya bicara kapan kita ke bulan, kapan kita kirim satelit yang ngawasin Nusantara, nah ini urusan mobil mogok," kata dia.
Jokowi menolak
