Infografis
Suara.com - Usai melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengatakan langkahnya merupakan bagian dari mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami sebagai warga negara dan cagub-cawagub, kami ingin agar tata kelola pemerintahan lebih baik. Semangat kami adalah untuk bebas dari korupsi kami ingin memulai tradisi ini bahwa ketika ada perubahan dilaporkan. Tujuan kami ke sini melaporkan perubahan," kata Anies didampingi Sandiaga Uno di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).
Menurut ketentuan undang-undang, penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya, sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Juga melaporkan harta kekayaan pada saat pertamakali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun, lalu mengumumkan harta kekayaannya.
Dalam aturan tersebut, tidak disebutkan bahwa melaporkan harta kekayaan setiap kali ada perubahan. Tapi, jika tidak melaporkan harta kekayaan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999.
Anies menekankan pentingnya rutin melaporkan harta kekayaan ke KPK.
"Transparansinya mulai dari awal hingga akhir. Kami ingin Jakarta menjadi contoh tentang tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang baik," katanya.
Menurut dia menjadi pemimpin yang baik dimulai dari kesediaan melaporkan harta kekayaan.
"Dari sini kami mulai yang baik, bukan dimulai dari nanti saat kami dilantik," kata Anies.
Sandiaga menambahkan perubahan jumlah harta kekayaan terjadi karena naiknya nilai surat-surat berharga yang diinvestasikan. Selain itu, berhubungan dengan pengeluaran uang untuk kampanye.
"Jadi jumlahnya biar nanti teman-teman di KPK dan KPUD yang akan memberikan. Saya tentunya dengan saran dari Pak Pandu dan teman-teman untuk terus mengedepankan transparansi full discussion," kata Sandi.
