Infografis
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Solahuddin Wahid (Gus Sholah), angkat suara perihal spanduk yang berisi propaganda untuk menolak mensalatkan jenazah pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat menjelang pilkada Jakarta putaran kedua. Spanduk ditemukan di sebagian masjid dan musala di Ibu Kota.
"Janganlah. Kalau ada orang yang nggak mau salatkan silakan, tapi jangan ngajak orang lain, apalagi melarang orang lain," ujar Gus Sholah kepada Suara.com usai menerima kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Bangka Raya, nomor 2b, Kelurahan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).
Adik mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) menambahkan hukum mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah.
"Yang mensalatkan jenazah kan fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan, kita tidak berkewajban. Tapi melarang orang itu nggak boleh," kata Gus Sholah.
Pemerintah Jakarta tak tinggal diam merespon maraknya spanduk semacam itu. Tapi, pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono mengaku tak mudah menanganinya. Sebagian spanduk propaganda yang sudah diturunkan aparat, ternyata kembali dipasang warga. Sumarsono menegaskan aparat tak menyerah untuk menertibkannya kembali.
"Ini berlomba. Jadi turun satu naik dua, turun dua naik empat. Ya terus kita akan kejar-kejaran," ujar Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (20/3/2017).
Tapi, kata Sumarsono, langkah yang ditempuh aparat aparat pemerintah tetap mengedepankan upaya persuasif dan humanis.
"Karena itulah Satpol PP dalam melaksanakan tugas selalu melakukan pendekatan persuasif. Bagi yang memasang tolong diturunkan," katanya.
Sumarsono menekankan pemerintah ingin menanamkan pemahaman kepada masyarakat untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya ingin tanamkan bahwa kita itu bersaudara. Sebagai saudara mari kita saling memahami kepentingan-kepentingan yang tentunya berbeda. Mari kita tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan," kata Sumarsono.
Pemerintah, kata Sumarsono, juga melibatkan tokoh agama untuk menangani persoalan tersebut.
"Tokoh agama dan semuanya memberikan dukungan penuh untuk tidak memasang spanduk-spanduk provokatif dan membantu menurunkan," kata dia.
"Janganlah. Kalau ada orang yang nggak mau salatkan silakan, tapi jangan ngajak orang lain, apalagi melarang orang lain," ujar Gus Sholah kepada Suara.com usai menerima kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Bangka Raya, nomor 2b, Kelurahan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).
Adik mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) menambahkan hukum mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah.
"Yang mensalatkan jenazah kan fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan, kita tidak berkewajban. Tapi melarang orang itu nggak boleh," kata Gus Sholah.
Pemerintah Jakarta tak tinggal diam merespon maraknya spanduk semacam itu. Tapi, pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono mengaku tak mudah menanganinya. Sebagian spanduk propaganda yang sudah diturunkan aparat, ternyata kembali dipasang warga. Sumarsono menegaskan aparat tak menyerah untuk menertibkannya kembali.
"Ini berlomba. Jadi turun satu naik dua, turun dua naik empat. Ya terus kita akan kejar-kejaran," ujar Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (20/3/2017).
Tapi, kata Sumarsono, langkah yang ditempuh aparat aparat pemerintah tetap mengedepankan upaya persuasif dan humanis.
"Karena itulah Satpol PP dalam melaksanakan tugas selalu melakukan pendekatan persuasif. Bagi yang memasang tolong diturunkan," katanya.
Sumarsono menekankan pemerintah ingin menanamkan pemahaman kepada masyarakat untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya ingin tanamkan bahwa kita itu bersaudara. Sebagai saudara mari kita saling memahami kepentingan-kepentingan yang tentunya berbeda. Mari kita tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan," kata Sumarsono.
Pemerintah, kata Sumarsono, juga melibatkan tokoh agama untuk menangani persoalan tersebut.
"Tokoh agama dan semuanya memberikan dukungan penuh untuk tidak memasang spanduk-spanduk provokatif dan membantu menurunkan," kata dia.
