Infografis
Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (ORKESTRA), Poempida Hidayatulloh, menyesalkan pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir yang menyatakan insinyur yang jadi politikus berarti kesasar.
"Sungguh menyedihkan jika seorang Menteri mengalami gagal paham akan definisi politik," kata Poempida di Jakarta, Minggu (19/3/2017).
Menurutnya, politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri. Politik, lanjutnya, adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan di mana siapa pun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya.
Baca Juga: Poempida Ingatkan Janji Presiden Jokowi
Faktanya, sudah banyak Insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik. Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Presiden Jokowi. "Jadi, kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna Politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri atau diganti," tegas Poempida.
Banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di manca negara, termasuk negara maju sekalipun. Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acap kali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.
Seyogianya, Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan.
Ditegaskannya, Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademinya.
"Seyogianya Menristekdikti harus dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana/insinyur ini," tukas dia.
