Suara.com - Gubernur Jambi Zumi Zola meminta warga saling menahan diri terkait bentrok antarwarga di Kabupaten Kerinci. Puluhan motor dibakar dan menyebabkan jalan akses utama di daerah itu lumpuh.
Zola sudah menelepon langsung Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidin untuk menanyakan asal muasal pecahnya bentrok antara peladang di Batang Merangin dengan masyarakat Tamiai di kabupaten tersebut.
"Menurut keterangan Wabup Kerinci, penyebab kerusuhan itu pecah, yakni akibat sengketa lahan. Di lokasi itu ada sekitar 400 KK dari tiga kecamatan, salah satunya Semurup. Daerah itu berada di tepi air dan terdapat komoditas kayu manis, kopi dan lahan pertanian lain milik masyarakat," kata Zola, Senin (20/3/2017).
"Permasalahnnya menurut Pak Wabup, masyarakat adat di sana merasa tidak dilibatkan. Konflik itu sudah terjadi sejak puluhan tahun," katanya lagi.
Baca Juga: Kebun Jeruk, Rendang dan Rumah Gadang di Kaki Kerinci
Selain menelepon Wabub Kerinci, Zola juga menghubungi Kapolda Jambi. Zola meminta pengamanan dilakukan agar bentrok yang terjadi tepat di depan kantor Kecamatan Batang Merangin itu bisa dikendalikan.
"Kita tidak ingin kondisinya lebih memanas lagi, kita minta masyarakat ditenangkan dan situasinya dikendalikan," ujarnya.
Selain itu, Zola juga meminta Bupati, Wakil Bupati dan Perwakilan Pemerintah setempat lainnya serta Dandim dan Polres Kerinci untuk cepat turun ke lapangan mendinginkan situasi. Di samping itu, jika aparat kepolisian menemukan adanya pihak provokator dalam kerusuhan ini, ia pun meminta aparat kepolisian langsung mengambil tindakan tegas.
"Kalau ditemukan ada provokatornya, ya mohon ditindak tegas. Tapi yang jelas sekarang saya minta semua pihak menahan diri," ujarnya.
Pemkab juga harus mempelajari penyebab-penyebab terjadinya konflik tersebut, sehingga nantinya ditemukan benang merah masalahnya.
Baca Juga: Potensi Meletus, Proyek Jalur Evakuasi Gunung Kerinci Tak Jelas
Jika nantinya Pemkab Kerinci membutuhkan bantuan Pemprov Jambi, Zola memastikan, pihaknya siap membantu. Terlebih lagi saat ini ada tim penanganan konflik.