Suara.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyayangkan pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir yang menyebutkan insinyur menjadi politisi berarti kesasar. Menurut Arteria pendapat tersebut salah kaprah.
"Politik itu adalah ilmu sekaligus seni yang berkaitan dengan kekuasaan dalam segala bentuk dan pengertiannya dengan tujuan kebaikan bersama," kata Arteria kepada Suara.com, Senin (20/3/2017).
Sementara politikus, kata dia, merupakan seorang yang terlibat dalam aktivitas politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Berpolitik, katanya, merupakan hak bagi setiap warganegara yang dijamin konstitusi.
"Setiap warga negara Indonesia, selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu berhak dan sedang tidak dicabut haknya. Dan negara wajib memfasilitasi, melindungi dan menjamin keberlangsungan hak tersebut," tutur Arteria.
Arteria yang merupakan sarjana bidang elektro menambahkan berpolitik merupakan kehormatan karena mereka terlibat membangun peradaban.
"Sama derajat dan kualifikasinya antara orang miskin dan kaya, petani, nelayan pengusaha guru buruh, pengangguran sekalipun, tanpa melihat latar belakang pendidikan," ujar Arteria.
Menurut Arteria menjadi politikus tidak harus lulusan ilmu sosial dan politik.
"Insinyur yang menjadi politikus itu bukan kesasar. Sudah seharusnya politikus-politikus ini diisi oleh orang-orang terbaik dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Sehingga mereka dapat mengelola negara secara paripurna," kata Arteria.
Arteria kemudian menyontohkan tiga tokoh yang berhasil menjadi Presiden RI, padahal mereka berlatar belakang insinyur.
"Pak Karno, Pak Habibie, dan Pak Jokowi, itu kan insinyur, tapi mereka terbukti handal di dalam mengemban jabatan politik sebagai presiden, bahkan kepemimpinannya dan prestasinya diakui oleh dunia internasional," kata Arteria.
Arteria mengatakan di negara-negara maju, bahkan negara yang demokrasinya konservatif, mayoritas politikus berasal dari barbagai latar belakang disiplin.
"Terutama untuk mereka yang mengisi jabatan politik di legislatif, adalah suatu keniscayaan dan mutlak hukumnya bagi partai politik untuk menghadirkan legislator-legislator handal yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda," kata Arteria.
Arteria berharap pendapat Menteri Nasir cuma kekeliruan yang tidak disengaja.
"Seharusnya bukannya insinyur menjadi politikus. Seharusnya analogi yang dibangun seperti insinyur menjadi kepala perpustakaan, atau sarjana arsip menjadi kepala RSUD atau insinyur menjadi pegawai teller di lembaga perbankan atau sarjana hukum menjadi kepala dinas pekerjaan umum. Itu pun masih kita pertanyakan," kata Arteria.