Infografis
Suara.com - Sebanyak sembilan ibu yang mewakili petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mendatangi rumah pribadi Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Jalan Teuku Umar, Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2017).
Gunarti, petani Kendeng, mengatakan ia dan delapan ibu lainnya sengaja mendatangi rumah Megawati untuk mempertanyakan surat mereka yang dikirimkan tanggal 14 Februari 2017.
”Tanggal 14 Februari, kami menulis tangan surat kepada Ibu Mega, agar dia ikut memperhatikan dan menyelesaikan persoalan kami. Ibu-ibu Kendeng juga ingin menceritakan perihal kehidupan di Kendeng,” tutur Gunarti kepada Suara.com, Sabtu sore.
Ia menjelaskan, sejak Selasa (14/3), puluhan petani Kendeng datang ke Jakarta untuk menggelar aksi mengecor kaki memakai semen di depan kompleks Istana Kepresidenan.
Baca Juga: Pemerintah Bangun 520 Kilometer Jalan di Perbatasan Kalimantan
Aksi bertajuk ”dipasung semen” itu guna memprotes pengesahan izin lingkungan pabrik semen PT Semen Indonesia di daerah mereka. Izin tersebut, diteken oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo yang notabene kader PDIP.
”Kami ingin menuntut pembatalan perizinan itu. Kami berharap, Ibu Mega, ketua PDIP mendengar suara wong cilik, sesuai semboyan partainya,” tukas Gunarti.
Namun, sambungnya, petugas penjaga kediaman Megawati mengatakan sang empu rumah tak bisa menemui mereka. Alasannya, surat ibu-ibu Kendeng belum diterima.
”Kami malah disuruh mendatangi kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, hari Senin (20/3) pekan depan. Di sana, kami disuruh menemui Pak Hasto (Kristianto; Sekjen PDIP),” ungkapnya.
Untuk diketahui, aksi protes petani Kendeng ini berawal dari inkonsistensi Gubernur Ganjar terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI, terkait konflik antara warga dengam PT Semen Indonesia.
Baca Juga: Politisi PDI Perjuangan Minta KPK Objektif Tangani Kasus e-KTP
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), organisasi yang dibangun petani Kendeng, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PTUN Semarang No. 064/G/2015/SMG tertanggal 16 April 2015 dan putusan banding PTUN Surabaya No. 135/B/2015/SBY tanggal 3 November 2015.
