Infografis
Suara.com - Cina dengan dukungann Rusia, pada Jumat (17/3/2017) waktu setempat, menghalangi pengesahan pernyataan Dewan Keamanan PBB menyangkut Myanmar.
Sejumlah diplomat mengatakan, adegan itu dilakukan kedua negara setelah 15 anggota Dewan bersidang untuk membahas situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar, tempat militer negara itu melancarkan operasi keamanan.
Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk hak-hak asasi manusia, bulan lalu menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap Muslim Rohingya dan membakar desa-desa mereka sejak Oktober. Tindakan itu kemungkinan bisa mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Atas permintaan Inggris, kepala bidang politik PBB Jeffrey Feltman memberikan pemaparan kepada para anggota Dewan Keamanan dalam sidang tertutup.
Baca Juga: Jika Tahu Ketua KPK Ikut Lobi E-KTP, Fahri Diduga Punya Kaitan
"Kami berusaha memajukan ... beberapa usulan namun kesepakatan tidak tecapai di dalam ruangan itu," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, yang menjadi presiden Dewan Keamanan, kepada para wartawan setelah sidang.
Pernyataan Dewan Keamanan harus disepakati oleh seluruh anggota sebelum dapat dikeluarkan.
Namun, sejumlah diplomat negara tetangga Myanmar, Cina, dengan didukung Rusia, menghadang pernyataan tersebut.
"Mencatat dengan keprihatinan munculnya bentrokan baru di beberapa wilayah negara itu dan menekankan pentingnya akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terkena dampak," tulis rancangann pernyataan tersebut dikutip Antara dari Reuters.
Sekitar 75.000 orang telah mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh sejak militer Myanmar mulai melancarkan operasi militer pada Oktober tahun lalu. Operasi dilakukan sebagai penanganan terhadap tindakan yang disebut militer merupakan serangan oleh pemberontak Rohingya di pos-pos perbatasan, yang menewaskan sembilan personel kepolisian.
Baca Juga: Ahok Sering 'Blusukan Diam-diam' Bikin PDIP Kesal
Uni Eropa pada Kamis (16/3/2017), mendesak PBB untuk segera mengirim misi internasional pencari fakta ke Myanmar guna menyelidiki tuduhan penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan oleh militer terhadap Muslim Rohingya. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, kepada para diplomat di ibu kota negara Myanmar, Naypyitaw, negaranya telah diperlakukan tidak adil.
