Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo membahas tiga hal pokok dalam sidang paripurna kabinet hari ini di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Yang dibahas berkaitan kebijakan pemerataan ekonomi, kapasitas fiskal dan pagu anggaran indikatif RAPBN 2018, serta kemudahan berbisnis atau easy of doing bussiness 2018.
"Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018, hambatan dan tantangan apa juga kita sampaikan," kata Jokowi.
Yang pertama, terang Jokowi, mengenai pemerataan ekonomi yang berkeadilan dengan percepatan sertifikasi lahan. Dalam hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan dalam mematangkan kecepatan setifikasi lahan.
"Kemudian format kebijakan pembagian lahan, ini sering kita sampaikan mengenai redistribusi aset, dan juga reforma agraria sehingga menjadi jelas, secepatnya bisa kita lakukan di lapangan secara besar-besaran. Karena kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat, tapi kalau ini tidak secepatnya digarap secara besar-besaran, ini akan kelamaan masyarakat menunggu," ujar dia.
Terkait pemerataan ekonomi, Jokowi menyebut pentingnya pendampingan masyarakat setelah diberi lahan. Jokowi meminta ada pendampingan dari BUMN seperti PTPN (perusahaan perkebunan), BRI. Hal ini bisa dilakukan dengan cepat, sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat baik.
"Ini juga bisa dikaitkan dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Kemendes bisa sambung dengan ini mengenai redistribusi aset dan reforma agraria," terang dia.
Kedua mengenai kemudahan berbisnis. Jokowi menginginkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik ke posisi 40 akhir tahun ini. Saat ini Indonesia masih berada di posisi ke-91.
"Target kita adalah peringkat 40, agar Indonesia dikenal sebagai negara yang di depan dalam kemudahan berusaha. Untuk itu target penurunan prosedur memulai usaha menjadi tujuh hari dan lima prosedur dapat segera direalisasikan," kata dia.
Ketiga yaitu soal kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN 2018. Dalam hal ini Jokowi minta kepada seluruh menteri untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran yang akan diajukan melalui RAPBN 2018 secara realistis dan kredibel. RAPBN 2018 harus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5,4 persen hingga 6,1 persen.
"Untuk itu saya kira semua kementerian harus kerja keras dan lakukan langkah konkret, jangan bekerja rutinitas, monoton, linier, bussiness as usual. Ini harus ditekankan pada jajaran di bawah kita agar langkah konkret itu ada," ujar Jokowi.
Selain itu, berkaitan anggaran penerimaan negara yang akan dimuat di RAPBN 2018, Jokowi meminta adanya peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 11 persen dan mendorong investasi swasta dan BUMN. Maka itu peran pengeluaran modal atau capital expenditure BUMN harus benar-benar ditingkatkan.
"Sehingga setiap program betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan untuk investasi, karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, sekali lagi investasi tidak bisa hanya tergantung pada investasi pemerintah. Sumber-sumber investasi di tahun 2017 apalagi nanti pada 2018 sebagian besar harus berasal dari swasta seperti yang sudah sering saya sampaikan. 70-80 persen itu berasal dari swasta atau BUMN," tandas dia.
