Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembuatan KTP berbasis elektronik tetap berjalan meskipun pada saat bersamaan berlangsung penanganan kasus dugaan suap proyek pembuatan e-KTP di KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tjahjo mengatakan proses perekaman data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri sekarang sudah hampir rampung.
"Tidak ya, saya kira kami tetap jalan. Saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tetapi masih ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP-nya, karena lelang 2016 saya batalkan. mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Tapi, Tjahjo mengakui terungkapnya kasus dugaan suap pembuatan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi turut mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam menangani e-KTP. Pasalnya, sebagian pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam setahun terakhir banyak yang bolak-balik memenuhi panggilan KPK.
"Saya kira harus dipahami, cobalah kalau anda lihat ada 68 pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil, satu tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis juga mempengaruhi kerja, kami harus memahami itu," ujar dia.
Tjahjo menghormati proses hukum di KPK dan dia berharap kinerja bawahannya tetap optimal mengurusi e-KTP karena masih banyak warga yang belum mendapatkan blanko e-KTP. Tjahjo mengakui kesalahan dengan lambannya pelayanan.
"Tapi secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal bekerja, targetkan di tahun ini selesai. Soal masih ada 4,5 juta belum dapatkan blanko e-KTP ya salah sayalah. Tapi ini demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada mark up, tidak ada masalah di kemudian hari," terang dia.
Tjahjo menambahkan bulan ini diharapkan sudah ada penentuan pemenang tender proyek pembuatan blanko e-KTP sekaligus tandatangan kontrak sehingga langsung dapat dicetak.
"Kalau Maret ini sudah ditentukan pemenangnya, teken kontrak, ya langsung cetak. Karena kekurangan hanya 4,5 juta kami mencetak, masih ada 3,2 juta penduduk yang datanya tidak tunggal, mungkin dia punya e-KTP ganda dari remaja sampai ke dewasa, harus punya e-KTP, belum merekap datanya," tandas dia.
Korupsi Terbongkar, Bagaimana Nasib Pembuatan E-KTP?
Rabu, 15 Maret 2017 | 11:30 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni
04 Oktober 2024 | 15:28 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI