Infografis
Suara.com - Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pertemuan pemerintah dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Selasa (14/3/2017), tidak membahas proses hukum kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Sidang kedua kasus rasuah kartu identitas itu sendiri bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/3/2017).
"Tidak ada pembicaraan soal itu. Semua pembicaraan terkait perekonomian," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Ia mengungkapkan, pertemuan itu fokus membahas kebijakan pemerintah pada sektor agraria, terutama perkembangan redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.
Baca Juga: 5 Profesi Dengan Gaji Tinggi di Tahun 2017
Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, dirinya menyanggah mengumpulkan elite-elite lembaga negara itu untuk membahas kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi. Misalnya retribusi aset dan reforma agraria, tidak ada yang lain. Setiap rapat, kami selalu fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," terang dia.
Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare.
"Kemudian di Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada kurang lebih 9 juta hektare lahan (yang telah didistribusikan), selesainya kapan silahkan tanya kepada Menterinya," tandasnya.
Untuk diketahui, pertemuan di Istana Negara itu dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama wakil-wakilnya; Ketua DPR Setya Novanto dan wakil-wakilnya; Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga didampingi wakil ketuanya; Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari; dan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.
Baca Juga: Ini Cara Mengumpulkan Modal untuk Menikah
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
