Infografis
Suara.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw menegaskan jajarannya masih mempertahankan keberadaan pasukan Brimob di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, hingga kondisi daerah itu benar-benar kondusif pascabentrok antarpendukung peserta pilkada, 23 Februari lalu.
"Pasukan Brimob masih berada di sana untuk mempertahankan dan menjaga situasi sampai semua proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tuntas," kata Paulus Waterpauw di Timika, Rabu (15/3/2017)
Guna mengamankan situasi kamtibmas di Intan Jaya, beberapa waktu lalu Markas Besar Kepolisian RI mengirim satu kompi pasukan Brimob Detasemen D Pelopor Kelapa Dua, Jakarta, ke Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya.
Mereka bergabung dengan pasukan Brimob Polda Papua yang dikirim dari Jayapura dan pasukan Brimob Polda Bali yang diperbantukan ke Kabupaten Dogiyai.
Kapolda mengatakan bahwa sebagian kecil pasukan Brimob yang bergeser dari Intan Jaya kembali ke Dogiyai.
Menurut dia, hambatan yang dihadapi aparat kepolisian di Intan Jaya sangat besar. Misalnya di Sugapa, akses informasi ke luar sangat terbatas.
"Masa sudah sekian lama jadi kabupaten untuk mendapatkan signal telepon seluler saja susah sekali? Sinyal itu hanya ada di kediaman pejabat bupati. Di tempat lain tidak ada. Bagaimana anggota kami mau melaporkan keadaan dan situasi di sana kalau kenyataannya masih seperti itu?" tutur Paulus.
Tidak itu saja, ratusan personel Brimob yang dikerahkan ke Intan Jaya juga harus tinggal di tenda-tenda karena tidak ada rumah penampungan.
Belum lagi, mobilisasi pasukan ke Intan Jaya membutuhkan biaya yang relatif sangat mahal karena melalui jalur udara. Itu pun tidak sekaligus lantaran pesawat hanya bisa mengangkut delapan hingga sembilan orang beserta perlengkapan mereka.
"Satu kali angkut sudah berapa biaya untuk mencarter pesawat. Ini bukan sekadar soal uang, melainkan efektivitas anggota kami untuk bergerak cepat menangani permasalahan di Intan Jaya itu menjadi jauh lebih sulit," kata Paulus.
Minimnya sarana dan prasarana komunikasi maupun fasilitas publik di Intan Jaya tersebut, menurut dia, menjadi koreksi bagi semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah di Intan Jaya maupun Provinsi Papua.
Pada era kemudahan akses informasi dewasa ini, lanjut Kapolda, seharusnya pemerintah daerah lebih siap untuk membangun daerahnya, terutama dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dan informasi.
"Pada era keterbukaan informasi sekarang ini, kita membutuhkan kecepatan informasi. Kalau tidak, nanti kita bisa terjebak dalam kepentingan para pihak yang ikut bermain dalam masalah ini," ucapnya.
Konflik antardua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati itu pecah saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pilkada setempat pada hari Kamis (23/2).
Konflik tersebut menyebabkan tiga orang dilaporkan meninggal dunia, 90 orang luka-luka, dan sejumlah rumah dibakar massa.
Seorang korban meninggal sesaat setelah kerusuhan terjadi. Kerusuhan itu juga menyebabkan Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya mengalami kerusakan.
Pada hari Senin (27/2), sebanyak 44 korban luka-luka akibat terkena anak panah dan peluru senapan angin dievakuasi ke Timika untuk menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan RSUD Mimika.
Adapun ratusan korban lainnya saat ini masih mengungsi ke Nabire.
Pilkada di Kabupaten Intan Jaya diikuti empat pasangan calon, yaitu Bartolomius Mirip-Deny Miagoni, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, Natalius Tabuni-Robert Kobogoyau, dan Thobias Zonggonau-Hermanus Miagoni.
Pasangan Bartolomius Mirip-Deni Miagoni didukung empat parpol, yaitu Golkar, PKS, PPP, dan PKPI; pasangan Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme didukung oleh PDI Perjuangan; pasangan Natalis Tabuni-Yan Kobogoyau (petahana) didukung Partai Demokrat, Hanura, dan PAN; pasangan Thobias Zonggonau-Hermanus Miagoni maju dari jalur perseorangan. (Antara)
