Infografis
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/3/2017). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta bantuan KPK agar bekerja sama dalam meningkatkan fungsi pencegahan di kedua lembaga tersebut.
"Ada dua Menteri yang datang. Menhub dan mentan. Menhub datang bawa pak sekjen dan Irjen. Tujuannya adalah untuk pencegahan," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menggarap proyek yang cukup besar dalam dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, agar korupsi terhindar dalam perencanaan dan pengerjaannya, Budi meminta bantuan KPK untuk mencegahnya.
Baca Juga: KPK Dinilai Tepat Usut Kasus e-KTP Tahun Ini
"Berkaitan dengan apa yang kami konsultasikan, karena kemenhub mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak. Ada proyek yang udah jalan ada yang kami pertimbangkan bagaiaman kedepan," kata Budi.
Terlebih khusus kata dia, karena KPK sendiri punya data tentang Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit. Hal itu seperti yang disampaikan Ketua KPK. Karena itu, masukan dari KPK dinilai snagat penting.
"Kalau kita ada data LRT dan MRT. LRT tidak hanya di Jakarta tapi juga Palembang dan akan dikembangkan di banyak kota. Beliau minta KPK dampingi kalau ada audit LRT yang sedang jalan," kata Agus.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran mengatakan bahwa kedatangannya pada hari ini untuk berkonsultasi dengan KPK terkait lahan kelapa sawit. Dimana kata dia, ada perlebunan kelapa sawit yang beroperasi di lahan produksi.
"Luasnya cukup signifikan, mencapai 2,7 juta hektar. Itu pelakunya perusahaan dan petani. Tapi ini kita masih diskusi untuk pencegahan," kata Amran di gedung KPK.
Selain itu, hal lain yang dibahas dalam pertemuan dengan KPK tersebut adalah bagaimana plasma dan inti yang ada, serta bagaimana pemetaan kedepannya.
