Infografis
"Presiden akan sangat tertarik mendengar pandangan kanselir (Angela Merkel, red) soal pengalamannya dalam berinteraksi dengan Putin," kata pejabat lainnya. "(Trump) akan sangat tertarik mendengar pandangan soal bagaimana menghadapi Rusia." Trump juga akan meminta nasihat Merkel tentang peranan apa yang paling membantu yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat terkait upaya diplomatik yang sedang berjalan dalam menyelesaikan konflik di Ukraina timur.
Beberapa pejabat menggambarkan bahwa Trump terkesan dengan kepemimpinan Merkel, terutama menyangkut peranan Jerman bersama Prancis dalam mengupayakan perdamaian di Ukraina serta menyangkut Afghanistan. (Antara)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta nasihat dari Kanselir Jerman Angela Merkel soal bagaimana menghadapi Presiden Rusia Vladimir Putin, kata sejumlah pejabat AS, Jumat (10/3/2017).
Trump dan Merkel akan bertemu pekan depan setelah dalam beberapa bulan belakangan terkadang menunjukkan perbedaan pendapat.
Baca Juga: Negara Bagian Hawaii Tolak Kebijakan Imigrasi Donald Trump
Merkel akan berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa minggu depan untuk melakukan pembicaraan secara langsung dengan Trump, yang merupakan pertama kalinya sejak presiden AS itu mulai menjalankan jabatan pada 20 Januari.
Keduanya dijadwalkan berbicara dalam acara jumpa pers bersama.
Para pemimpin kedua negara diperkirakan akan membahas tingkat pembelanjaan pertahanan Jerman untuk persekutuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), konflik Ukraina, pengungsi Suriah, Uni Eropa, dan berbagai masalah lainnya, kata tiga pejabat tinggi pemerintahan Trump kepada para wartawan.
Selama kampanye pemilihan presiden AS pada 2016, Trump secara berkala mengkritik kebijakan pintu-terbuka Merkel soal pengungsi.
Trump menentang kebijakan seperti itu dan saat kampanye ia berjanji akan menerapkan pengawasan lebih ketat di Amerika Serikat jika dirinya terpilih sebagai presiden.
Merkel selama ini merupakan sosok yang lantang mengkritik langkah Trump menerapkan larangan masuk untuk sementara bagi para warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim. Daftar larangan itu kemudian dikurangi menjadi enam negara.
