Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyarankan semua pihak untuk menunggu proses hukum kasus dugaan suap proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri.
"Kita perlu menghargai proses hukum memang banyak sekali rumor. Tapi saya kira nanti fakta-fakta hukum yang akan menentukan bagaimana proses di pengadilan. Dan itu yang saya kira harapkan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2017).
Pernyataan Fahri menanggapi dugaan-dugaan yang menyebutkan duit suap proyek pembuatan e-KTP menjadi bancakan sejumlah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Tetapi para anggota dewan periode itu yang ikut membahas proyek membantah keras kecipratan duit.
Nama-nama tokoh yang diduga kecipratan duit proyek e-KTP tercantum dalam berkas dakwaan yang akan dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka dari eksekutif yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.
Fadli Zon berharap rumor tentang nama-nama yang beredar tersebut tidak benar.
"Semoga apa yang menjadi rumor belakangan termasuk di masa lalu itu tidak sepenuhnya benar. Karena ini juga sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab dan terkait dengan masalah DPR di masa lalu," ujar Fadli Zon.
"Sejauh ini belum kelihatan atau belum ada (anggota DPR yang terlibat). Nama-nama yang disebut itu pun masih banyak yang membantah dan saya kira ini tidak jelas sumbernya," Fadli menambahkan.
Tapi jika ternyata memang ada anggota dewan yang terlibat dalam kasus tersebut, Fadli akan menyerahkan kepada mekanisme hukum.
