Infografis
Suara.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa menanggapi pernyataan ahli hukum tata negara Saldi Isra yang menyebut DPD memprihatinkan, kewenangan terbatas tetapi cakar-cakaran. Fatwa menganggap itu sebagai pandangan positif sebagai pakar yang mengamati dari luar, namun kondisi obyektif internal tentu berbeda dengan anggota DPD sendiri yang mengalami langsung masalahnya.
"Hemat saya, pemicu pokoknya itu adalah keresahan anggota DPD yang dengan kewenangan terbatas dan harapan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai pintu masuk memperkuat wewenang tidak kunjung terwujud. Malah untuk waktu dekat ini sepertinya tidak mungkin terjadi dengan kondisi politik sekarang ini, karena Presiden Jokowi pasti tidak ingin terganggu pemerintahannya. Padahal Amandemen pasti dibarengi dengan hiruk-pikuk politik. Di depan Presiden saat Konsultasi DPD RI dengan Presiden pada Jumat, 16 Desember 2016, telah saya kemukakan bahwa jadi tidaknya Amandemen, jangkar politiknya ada di Istana," kata Fatwa melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, hari ini.
Menurut Fatwa kondisi politik tersebut diperparah dan dipicu pula oleh gaya dan perilaku kepemimpinan DPD selama ini, yang tidak menggambarkan kepemimpinan parlemen, tapi lebih semacam pimpinan perusahaan.
"Dan berujung fatal dengan dipenjarakannya Ketua DPD dalam kasus korupsi. Dalam pada itu, putusan MK yang sedikit mengangkat martabat DPD dalam proses legislasi di DPR tidak diindahkan oleh DPR sendiri alias DPD tidak dianggap oleh DPR.
Untuk mempermudah komunikasi dengan DPR, Fatwa mengatakan sudah lama menyarankan agar setiap anggota DPD punya orientasi yang jelas dengan partai-partai politik yang ada di DPR.
"Tapi maksud saya hanya sebatas anggota atau maksimal dalam dewan pembina atau penasehat atau kehormatan bukan dalam aktifitas harian atau pengurus harian. Dan sebaiknya tidak semacam ‘bedol desa’ secara berkelompok masuk ke partai tertentu, meski hal itu tidak dilarang undang-undang," kata dia.
Fatwa menginginkan seorang ketua DPD dari ketua umum partai politik yang dekat dengan Presiden Joko Widodo dan pemberani.
"Berwatak keras, banyak akal, ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Seorang politikus senior dari DPR mengatakan, 'mungkin DPD memang perlu dipimpin oleh orang seperti Donald Trump supaya menarik perhatian,'” kata Fatwa.
Fatwa berpendapat bahwa dalam perjuangan politik diperlukan kesabaran politik dengan memperhitungkan segala kondisi, dan yang terpenting adalah konsistensi serta punya akhlak politik negarawanan.
