Infografis
Bertempat di Gedung pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) di Pasuruan, Jawa Timur, digelar sarasehan "Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Banjir di Pasuruan, Minggu (5/3/2017).
Hadir pada sarasehan tersebut, antara lain, Bupati Kab. Pasuruan H. Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H. Sudiono Fauzan, KH. Imron Mutamakkin selaku Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, serta KH. Nurul Huda Selaku Ketua MUI Kabupaten Pasuruan.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI M. Misbakhun yang hadir sebagai narasumber mengatakan, problem banjir di Pasuruan harus diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Namun, menurutnya, selama ini kendala yang dihadapi dalam proses tersebut adalah pada ranah anggaran.
Baca Juga: Misbakhun: Santri, Pondok Pesantren, dan NU adalah Penjaga NKRI
Hal ini, kata Misbakhun, dikarenakan semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemerintah Kabupaten.
"Saya mengapresiasi langkah pengurus IASS dalam mengumpulkan seluruh elemen strategis di Pasuruan sebagai langkah mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir," kata Misbakhun di Pasuruan.
Menurut Misbakhun, solusi mengatasi banjir ada pada politik anggaran. Pemerintah kabupaten harus menyiapkan konsep penanggulangan banjir melalui Musrenbang.
"Saya akan siap memperjuangkannya di APBN," kata pria kelahiran Pasuruan itu.
Dinamika forum terkait penanganan banjir sungguh menarik, dimana Misbakhun membela Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang di dalam forum tersebut banyak diserang oleh beberapa pihak, termasuk anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Evi Zainal yang juga merupakan adik kandung wakil bupati Pasuruan.
Dengan sangat jelas Misbakhun bisa menjelaskan soal kewenangan secara kelembagaan antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat terkait bagaimana mencari solusi konkrit dan permanen secara jangka pendek dan jangka panjang masalah banjir ini.
"Apa yang dilakukan oleh Gus Irsyad selaku Bupati tinggal kita perkuat dari sisi dukungan politik anggaran di DPR RI. Ini bagian dari komitmen Partai Golkar mendukung pemerintah dari pusat sampai daerah," kata Misbakhun.
Bagi Misbakhun, forum sarasehan ini tidak tepat kalau akan dipakai sebagai forum saling menyalahkan. "Forum ini harus menjadi forum mencari solusi yang konkrit baik dari jenjang kabupaten, propinsi dan pusat," pungkas Misbakhun.
