Infografis
Suara.com - Sebanyak enam Raja Maluku menyatakan tersinggung atas ulah akun Facebook Indrisantika Kurniasari yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai raja kodok. Mereka melaporkan akun tersebut kepada Bareskrim Polri dan berencana menemui Presiden Jokowi.
Pasalnya, penyematan baju kebesaran dan gelar adat tertinggi kepada Jokowi dilakukan oleh Raja-raja Maluku yang dipimpin oleh Raja Ibrahim M.H. Wokas.
"Agar apa yang menjadi viral saat ini bisa dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Presiden kepada bapak Latupati, ini kan juga tanggung jawab moral mereka, inikan sebab akibat dari apa yang diberikan para Letupati kepada presiden, dan itukan yang menyebabkan beliau dihina sebagai Raja kodok," kata Pengacara Raja Maluku, Djamaluddin Koedoeboen di Hotel Maluku, Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).
Kata Djamaluddin, pihaknya berencana terlebih dahulu akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dan dia berharap, Jokowi dengan senang hati untuk menerima para Raja yang dengan susah payah datang dari Maluku.
"Kita rencana hari Senin kirim surat ke Bapak Presiden, Para Bapak Latupati ini berharap Presiden bisa menyahuti dan merespon dengan baik," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Latupati, Raja Ibrahim M.H.Wokas, yang berharap Jokowi menerima kehadiran mereka di istana. Dia bahkan rela datang lagi, jika surat yang mereka kirim tidak cepat dibalas oleh Presiden Jokowi.
"Itu kan baru proses, jadi mungkin besok kami akan buat surat dulu, ditujukan kepada presiden di istana, bagaimana jawaban dari istana, kami akan balik kesin, jalau ada balasan, tapi kami balik dulu (ke Maluku)," katanya.
Lebih lanjut Djamaluddin berharap agar Presid Jokowi turun tangan dalam menanggapi penghinaan yang dilakukan Indrisantika Kurniasari kepada para Raja Maluku dan dirinya.
"Iya tentu, menjadi sebuah penghargaan bagi raja-raja, kan kalau dipikir-pikir, mereka dari sana kesini begitu jauh, meninggalkan segala urusan mereka hanya datang ingin menunjukkan tangung jawab moral mereka terhadap apa yang diberikan kepada bapak presiden," katanya.
"Harus, ya harus (turun tangan Presiden), kalau nggak, ini kan soalkeamanan negara ini, ini pelanggaran, juga soal rasisme," kata Djamaluddin.
