Infografis
Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya mulai tingkat pusat hingga daerah untuk menangani permasalahan kesehatan di masyarakat. Dia bahkan mengingatkan agar ke depan jangan ada lagi kasus anak gizi buruk.
"Jangan sampai masih ada yang namanya gizi buruk, tidak. Mudah-mudahan tidak ada, ini yang harus kita selesaikan. Ada satu orang saja di sebuah daerah, dua orang, tiga orang, harus ditangani sebaik-baiknya. Informasi harus baik, kita harus berada pada track yang benar, harus on track," kata Jokowi saat membuka Rakernas Kesehatan 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Dalam pembukaan Rakernas Kesehatan bertema “Integrasi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat” ini Jokowi mengklaim Indonesia saat ini adalah negara pada posisi penapatan menengah. Maka dari itu, kasus seperti gizi buruk harusnya menjadi masa lalu, namun kenyataannya hingga sekarang masih ada.
Baca Juga: Jokowi Buka Rakernas Kesehatan Nasional 2017
Hal ini, kata Jokowi, karena pemerintah tidak fokus pada penanganan permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
"Percuma kita bersaing, mau berkompetisi dengan negara lain kalau keadaan seperti ini masih ada. Saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini di negara kita. Ini persoalan yang sebetulnya bisa kita selesaikan," ujar dia.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak dokter, bidan dan tenaga kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan di masyarakat, khususnya gizi buruk pada anak. Maka dari itu ia memerintahkan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait untuk menangani permasalahan tersebut.
"Kita semua tahu bagaimana mencegahnya, semua dokter, semua bidan harus bekerja. Inilah beban yang harus kita selesaikan apabila kita ingin pada tahun 2045 masuk ke-5 besar, sebagai negara dengan PDB terbesar," tutur dia.
Menghadapi kompetisi global, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masalah angka kematian, angka orang miskin, dan penyakit yang masih dialami masyarakat seperti DBD dan TBC harus ditangani. Selain itu Jokowi juga memerintahkan semua kepada dinas kesehatan di pemerintah daerah agar Puskesmas lebih pro aktif mencegah terjadinya penyakit di masyarakat. Puskesmas harus mengajak masyarakat hidup sehat.
"Jangan sampai Puskesmas atau RS pasiennya banyak. Pak saya sudah menangani 2.000 pasien, 5.000 pasien dengan penyakit ini, ini, ini. Semakin banyak orang sakit masuk ke Puskesmas, semakin banyak orang sakit masuk ke RS, artinya kita tidak menyelesaikan tugas bidang kesehatan. Yang benar adalah kita membuat masyarakat itu tidak sakit, masyarakat itu sehat. Sehingga Puskesmas sepi, RS sepi. Jangan dibalik-balik, jangan sampai ada yang mengatakan di Puskesmas dan RS masyarakat antre, ini yang keliru," jelas Jokowi.
