Infografis
Buni Yani terus berupaya untuk bisa terbebas dari tuduhan polisi terkait kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Buni Yani bersama tim pengacaranya akan menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar bisa mengawal kasusnya tersebut.
"Saya minta agar Komnas HAM mengawal proses perkara ini. Inikan sudah nggak jelas nih," kata pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian saat dihubungi, Senin (27/2/2017).
Dia menganggap pihak kepolisian terlalu memaksakan kasus kliennya yang dituduh menyebarkann ujaran kebencian berbau SARA. Hal itu, kata dia terlihat dari adanya bolak-balik berkas perkara kasus Buni Yani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke pihak kepolisian.
Baca Juga: Kejati Jabar Kembalikan Berkas Buni yani ke Polda Metro
"Kasus ini dari awal terlalu dipaksakan. Dua kali dikembalikan oleh jaksa berkasnya," kata Aldwin.
Dia mengklaim, beberapa ahli baik dari polisi maupun pihaknya juga sudah menganggap tidak ada unsur tindak pidana dalam potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip surat Al Maidah sebagaimana yang diunggah Buni Yani di akun Facebook miliknya. Hal itu, kata dia, terungkap ketika sidang praperadilan Buni Yani yang mempermasalahkan soal penetapan tersangka.
"Ini ada indikasi bahwa kasus terlalu dipaksakan ya, dan menurut kesaksian saat praperadilan baik itu saksi dari kepolisian atau dari kami, khususnya ahli bahasa ya itu memang tidak ditemukan unsur disitu karena itu bukan transkip gitu lho. Indikatornya berkas dibalikkan oleh kejaksaan," kata dia.
Terkait hal ini, pihaknya meminta polisi segera menghentikan kasus yang menjerat Buni Yani dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahkan dia mencontohkan penghentian kasus Ade Armando oleh polisi karena tidak menemukan unsur tindak pidana terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE.
"Kalau kami samakan dengan kasus Ade Armando yang lebih nyata terlihat unsur pidananya menurut saya itu kemudian di SP3," katanya.
