Infografis
Saat ini SLRT telah tersebar di 50 kabupaten. Di setiap kabupaten terdapat fasilitator dimana satu fasilitator bertanggung jawab atas satu desa. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan menghimpun informasi dari masyarakat.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke Kabupaten Tapin untuk meninjau perjalanan program yang sudah berjalan selama 1 tahun itu. Dengan adanya SLRT, diharapkan dapat menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
"Saya berharap dengan adanya sistem ini tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," ujar Mensos saat SLRT Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (25/2/2017).
Mensos mencontohkan ketika di satu wilayah terjadi bencana, maka akan menambah jumlah orang miskin. Demikian halnya ketika ada keluarga yang sakit dan tidak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan berobat menggunakan uang pribadi, akan menambah jumlah keluarga yang tak mampu.
Baca Juga: Himpunan Bank BUMN Incar Jadi Penyalur Bantuan Sosial Non Tunai
"Maka dengan adanya SLRT, pembaruan atau updating data dapat cepat dilakukan dan keluarga tersebut dapat segera tertangani," paparnya.
Pembaruan data sangat penting. Sementara untuk menunggu pemutakhiran data oleh pemerintah puaat memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar.
"Maka kita gunakan SLRT. Harapannya ini menjadi solusi percepatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Selain meninjau SLRT, dalam kunjungannya ke Kabupaten Tapin, Mensos juga menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) kepada 6.768 keluarga penerima manfaat.
Penyerahan secara simbolis kepada 10 penerima dilakukan Gudang Bulog Baru Birik, Sub Divre Barabai, dihadiri 150 keluarga penerima manfaat. Dalam penyaluran kali ini penerima rastra yang hadir mendapat 30 kilogram beras untuk pencairan Januari dan Februari. Warga tampak antusias mengambil beras rastra karena kali ini biaya tebusnya telah dibayarkan Kemensos.
