Pelajar Indonesia di Belanda Berdiskusi Tentang Desentralisasi RI

Adhitya Himawan Suara.Com
Jum'at, 24 Februari 2017 | 13:53 WIB
Pelajar Indonesia di Belanda Berdiskusi Tentang Desentralisasi RI
Diskusi Pelajar Indonesia di Belanda mengenai desentralisasi di Indonesia. [Dok Perhimpunan Pelajar Indonesia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan PPI Amsterdam menggelar diskusi bertajuk Understanding Indonesia: Exploring Decentralization in a Highly Pluralistic Nation dengan mengundang Elizabeth Pisani sebagai narasumber. Diskusi rutin yang diberi nama Lingkar Inspirasi ini dihadiri tidak kurang dari 50 pelajar Indonesia maupun internasional yang tengah menuntut ilmu di Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin (20/2/2017) pukul 18.00 waktu setempat, berlokasi di gedung Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda.

Elizabeth Pisani merupakan seorang jurnalis dan epidemiologist berkebangsaan United Kingdom dan Amerika Serikat yang memiliki ketertarikan terhadap Indonesia sejak ia memulai karir di kantor berita international Reuters di London.

Lingkar Inspirasi dibuka oleh Ketua PPI Amsterdam, Fahmi Fathurrahman, serta dilanjutkan sambutan dari Wakil Kepala Perwakilan KBRI di Belanda, Bapak Ibnu W. Wahyutomo, yang secara ringkas menyambut baik kedatangan Elizabeth Pisani dan para pembicara serta menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan dapat semakin membuka wawasan para pelajar Indonesia di Belanda mengenai topik terkait.

Baca Juga: Mendagri: Otonomi Daerah Harus Diawasi Pemerintah Pusat

Dalam diskusi kali ini, Elizabeth mengemukakan pengetahuan serta pemikirannya mengenai desentralisasi di Indonesia, dimulai dari sejarah hingga sisi positif dan negatif pemberlakuan otonomi daerah bagi masyarakat. Dalam sudut pandang Elizabeth, desentralisasi muncul sebagai buah dari aspirasi rakyat yang ingin mengeksistensikan keberadaan daerahnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tak melulu konsep Jakarta atau Jawa-sentris yang ditawarkan. "Alasan lainnya ialah demi peningkatan ekonomi terkait pemberdayaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki daerah tersebut," kata Elizabeth.

Sebelum era reformasi dimulai pada tahun 1999, Indonesia memiliki sekitar 295 kabupaten dan kota. Kini, Indonesia telah memiliki 514 kabupaten dan kota dengan sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh warga. Setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Hal positif dari adanya desentralisasi inilah yang kemudian mampu memunculkan kepala-kepala daerah yang potensial dan beragam.

Dalam kaitannya dengan masyarakat yang pluralis, Elizabeth berkata, “Frase ‘putra-putri daerah’ dan ‘pendatang’ sering ‘ku dengar selama aku berkeliling ke pelosok di Indonesia”. Pluralisme yang tengah terjadi hingga level daerah ini menurutnya merupakan kesempatan besar dari segi peningkatan perekonomian. Namun, sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya daerah yang porsi keterlibatan dalam perekonomian antara warga lokal dan pendatang tidak terintegrasi dengan baik dibandingkan dengan kota-kota besar. "Ditambah lagi dengan level pendidikan yang berbeda, kesempatan bisnis dicemaskan akan lebih bertumpu kepada pendatang. Hal ini tentunya merupakan tantangan yang patut disorot," ujar Elizabeth.

Selain Elizabeth Pisani, dua pembicara lain turut didatangkan untuk melengkapi topik diskusi, yakni Fredrick Dermawan Purba (PhD Candidate - Medical Psychology and Psychotherapy, Erasmus Medical Center Rotterdam), yang mengupas penelitiannya tentang kualitas kehidupan masyarakat Indonesia pada beberapa regional di Indonesia, termasuk masyarakat yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung. Pembicara berikutnya ialah Retna Hanani (PhD Candidate - Social Science, Universiteit van Amsterdam) yang mengangkat topik pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan sebagai isu ‘primadona’ pada kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu hal menarik yang disampaikan oleh Fredrick atau yang akrab dipanggil Jecky, bahwa dalam kasus masyarakat pinggir Kali Ciliwung tidak terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat kebahagiaan, sebagai salah satu faktor kualitas kehidupan, dengan tingkat pendapatan. “Hal ini mungkin disebabkan oleh tipikal masyarakat Indonesia yang bersyukur terhadap apapun yang dimiliki”, imbuhnya. Salah satu peserta, Abellia Anggi Wardani, turut menambahkan bahwa ia pernah melakukan penelitian sejenis dan dapat diketahui bahwa kebahagiaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai disebabkan pula oleh tingginya sense of belonging antar warga.

Menyambung topik kualitas kehidupan masyarakat, dalam diskusi kali ini Retna Hanani atau yang biasa dipanggil Hana berbagi pemikirannya mengenai perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam menyusun kebijakan perihal kesehatan di daerah masing-masing. Contoh yang disebutkan adalah Kota Jakarta, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan. Di samping itu, Hana turut mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kebijakan kepala daerah tersebut, di antaranya keberadaan mafia di balik layar yang mendukung kandidat tertentu, mass mobilization, atau pengaruh dari mesin politik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI