Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerangkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) tahap pertama rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia saat ini telah mencapai 65 persen.
"Istilahnya bawah tanah, bor sudah selesai," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pengerjaan konstruksi bawah tanah MRT di bakal Stasiun Setiabudi, Ahok mengatakan presiden menginginkan proyek MRT tahap kedua bisa dilanjutkan pada 2019, usai tahap pertama tuntas dan dioperasikan. Sementara, tahap ketiga, atau jalur timur-barat, pembangunannya bisa dimulai 2020.
Menurut Ahok, Jokowi berpandangan, tahap kedua yang akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia - Ancol Timur dan tahap ketiga yang akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat-Balaraja, Banten, pembangunannya bisa didanai oleh pinjaman asing seperti halnya tahap pertama yang didanai pinjaman Jepang.
Baca Juga: MRT Target saat Asian Games 2018 Tak Ada Proyek di Permukaan
"Pak Jokowi sih pinginnya dipercepat, yang diteruskan Bundaran HI sampai ke Ancol Timur. Termasuk beliau juga minta yang ke Timur Barat," kata Ahok.
Dalam kesempatan itu, Ahok diminta oleh presiden jangan memikirkan masalah pendanaan. Sebab, kemungkinan besar akan banyak negara yang tertarik memberikan pinjaman untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Beliau (Jokowi) katakan jangan pikirkan dana, yang penting kita bisa cari dari macam-macam sumber, dan yang penting desinnya cepat," kata Ahok.
Ahok mengatakan setelah proyek MRT beroperasi, pemerintah Jakarta akan menjalankan mekanisme subsidi Public Service Obligation (PSO). Hal serupa telah dijalankan pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional layanan TransJakarta sejak 2004.
Adanya PSO akan membuat pengguna MRT nanti tidak perlu membayar tiket mahal, meski begitu, biaya operasional MRT masih dapat terpenuhi. Melalui APBD DKI, pemerintah akan melakukan subsidi tiket MRT.
Baca Juga: Jokowi, Tangga Darurat dan Terowongan Bawah Tanah MRT
"Apalagi PSO ditanggung DKI, itu dari pelaksanaan aturan ERP (electronic road pricing/jalan berbayar elektronik) nantinya. Sehingga terjadi administrasi keadilan sosial kan?" kata Ahok.
