Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian membantah memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Satuan Tugas Merah Putih.
"Biasa saja, seperti Satgas Tinombala maupun Satgas Bom Bali," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (22/2/2017).
Pernyataan Tito untuk menjawab anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Herry yang mempertanyakan keberadaan Satgas Merah Putih di tubuh Polri. Menurut Herman satgas sejatinya dibentuk atas dasar situasi yang mendesak. Tapi dalam konteks Satgas Merah Putih, Herman menilai ada indikasi mereka mendapatkan perlakuan ekseklusif. "Ada beberapa yang saya kritisi, pembentukan ini seolah-olah berkumpul polisi yang kesannya ekseklusif, polisi darah biru. Kapolri membentuk kelompoknya sendiri," kata Herman.
Tito mengatakan pemilihan anggota Satgas Merah Putih dilakukan berdasarkan kelebihan dan kemampuannya masing-masing.
Dia menyontohkan Satgas Tinombala dibentuk komandan Brigade Mobile yang anggotanya merupakan orang-orang pilihan dari unsur Brimob.
Hal itu sama terjadi ketika Polri membentuk Satgas Bom Bali yang diisi oleh orang-orang pilihan Kapolda Bali saat itu, Inspektur Jenderal I Made Mangku Pastika.
Demikian pula Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Prayitno yang anggotanya merupakan orang terbaik pilihan Irwasum.
"Otomatis dia akan pilih orang yang sehati dengan dia. karena Team work harus satu hati, satu visi, umumnya saling kenal satu sama lain," kata dia.
Tito menekankan Satgas Merah Putih dibentuk atas dasar situasi mendesak pada akhir 2016. Untuk menangani demonstrasi dibutuhkan tim yang dapat melakukan pendekatan persuasif dan intensif. Anggota satgas ini, kata Tito, merupakan unsur reserse, intelijen, dan tim teknologi informasi.
Dia tidak setuju pembentukan satgas disangkutpautkan dengan tujuan politis, apalagi dengan pilkada Jakarta.
"Jadi, satgas ini bukan hanya melakukan penindakan saja, tapi juga melakukan pendekatan kepada ulama," kata dia.