Infografis
Suara.com - Di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, saat ini dipenuhi massa yang digalang Forum Umat Islam. Mereka demonstrasi, antara lain untuk menuntut pemerintah memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama Ahok dari jabatan gubernur karena berstatus terdakwa.
Meski diguyur hujan, mereka tetap bertahan.
"Berhentikan Ahok dari jabatan sudah menjadi terdakwa penista agama. Turunkan Ahok dari gubernur," kata orator.
Massa membawa spanduk, antara lain bertuliskan: Gerakan Rakyat Copot Ahok Jadi Gubernur Jakarta dan Stop Kriminalisasi Ulama.
Penjagaan di sekitar gedung DPR sejak kemarin diperketat. Pengamanan dilakukan sejak pintu masuk kendaraan bermotor yang berada di Jalan Gelora.
Sejumlah armada penghalau massa juga disiagakan di sekitar gedung DPR, sejak kemarin.
Tidak jauh dari pintu masuk untuk pejalan kaki, Marinir membangun posko.
Sementara itu, pintu gerbang DPR di Jalan Gatot Subroto saat ini ditutup. Pasalnya, di depan gerbang dipakai untuk demonstrasi.
Kawat berduri membentang di sepanjang pintu gerbang utama Parlemen. Beberapa armada penghalau massa ditempatkan di sana. Tiga armada untuk pemadaman kebakaran juga disiagakan di situ.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menonaktifkan Ahok, meskipun statusnya kini terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Mendagri akan menunggu sampai tuntutan resmi jaksa penuntut di persidangan. Jika tuntutannya lima tahun, Ahok diberhentikan sementara, tapi kalau tuntutannya di bawah lima tahun, dia tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap.
"Ya, apapun tetap diproses pengadilan, itu pendapat saya," kata Tjahjo usai melakukan pertemuan di gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).
Tjahjo mengatakan Kemendagri akan tetap mengikuti aturan hukum.
"Soal nanti ada kebijakan lain, atau dipercepat sidangnya, tapi kan nggak mungkin saya maksa sidang, nggak bisa dong, kita warga negara yang taat, tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Diskresi kami dalam hal ini tidak ada, Karena ada aturan aturan hukum," kata Tjahjo.
Kemendagri akan tetap mempertimbangkan fatwa Mahkamah Agung untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara terhadap Ahok karena berstatus terdakwa, meskipun fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat.
Jika nanti MA tidak mengeluarkan fatwa, Kemendagri tetap akan menunggu keputusan pengadilan atas kasus dugaan penodaan agama.
"Kami tunggu pengadilan, itu dari sisi yuridis," katanya. [Bagus Santosa]
