Polisi: Biar Publik Menilai Demo 212 terkait Pilkada atau Bukan

Senin, 20 Februari 2017 | 21:30 WIB
Polisi: Biar Publik Menilai Demo 212 terkait Pilkada atau Bukan
Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana. [Suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana mengatakan jumlah perwakilan Forum Umat Islam yang boleh menemui anggota DPR dalam demonstrasi, Selasa (21/2/2017), akan dibatasi.

"Kami akan koordinasi (anggota) komisi berapa yang menerima dan kami masukan beberapa lima atau 15 tergantung teman DPR yang akan menerima. Tentu saja jumlahnya dibatasi karena ruangan sana terbatas," kata Suntana di Polda Metri Jaya, Senin (20/2/2017)

Suntana menambahkan demonstrasi juga dilarang melewati gerbang DPR. Polisi, kata dia, akan menertibkan demonstran yang tidak taat aturan.

"Pada prinsipnya kan DPR lambang negara. Polisi tidak akan memberikan izin dan melakukan tindakan tegas itu kan tidak benar dan melanggar aturan," kata dia.

Suntana tidak mau berspekulasi apakah motif demonstrasi besok berkaitan dengan pilkada Jakarta atau tidak. Dia menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.

"Saya belum bisa mengatakan itu biar masyarakat menilai. Kan setiap aksi ada isunya yang diminta dan dituntut. Masyarakat bisa menilai apakah ada pengaruh politik atau tidak. Pada prinsipnya polisi sesuai tugasnya melayani aksi unjuk rasa agar nyaman, menjaga agar tidak memprovokasi dan terprovokasi. Kami minta juga aksi damai dan tidak berbuat anarkis termasuk menduduki gedung DPR," kata dia.

Dia berharap aksi nanti bisa berlangsung kondusif. Sebab, FUI sudah berkomitmen untuk menjaga ketertiban.

"Doakan saja karena masyarakat umum melihat dan meminta aksi ini damai. Polisi hanya melayani mereka agar damai," katanya.
Ketua Umum Persatuan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam mengungkapkan alasan Forum Umat Islam memilih lokasi demonstrasi di depan gedung DPR.

"Dari semua aksi belum ada satu pun aspirasi umat yang dipenuhi pemerintah tuntutannya," kata Usamah dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, siang tadi.

Itu sebabnya, kata Usamah, massa akan mendatangi gedung DPR untuk meminta dukungan.

"Oleh karena itu kami datang ke rumah rakyat secara resmi tanggal 21 Februari dengan spirit 212 Desember lalu. Kenapa kami datang? Karena tidak ada lembaga lain yang dapat kami datangi untuk sampaikan aspirasi. Kami mohon pimpinan dewan untuk menerima kami, kalau bisa lima pimpinan dewan," kata Usama.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas, Moreno Suprapto, dan Muhammad Syafe'i.

Usamah berharap, besok, perwakilan demonstran dapat diterima pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Usamah menyebut ada empat tuntutan, pertama agar pemerintah mencopot Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan gubernur Jakarta karena berstatus terdakwa. Kedua, menghentikan proses hukum terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan Munarman. Ketiga, menghentikan penahanan mahasiswa. Dan keempat, memenjarakan Ahok.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI