Infografis
Suara.com - Penantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan normalisasi sungai Kali Krukut yang mandeg sejak tahun 2014. Menurut Anies masalah ini turut memicu banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada awal pekan ini.
Anies tahu proyek tersebut mandeg setelah diberitahu warga ketika dia sedang meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Senin (20/2/2017).
"Jangan dinilai sudah berapa persen (yang berhasil). Tapi yang penting lihat rencana tahunannya, rencana 2016 berapa, yang terlaksana berapa? Tadi saya cek belum menemukan," kata Anies.
Pasangan Sandiaga Uno itu mempertanyakan pencapaian pemerintahan Jakarta sekarang.
"Tahun 2014 harusnya berapa yang selesai, 2015 berapa, dan 2016 berapa, harus dibandingkan, rencana dengan realisasi tiap tahun, dari situ kita bisa menilai keberhasilan," ujar Anies.
Di lokasi tersebut, Anies berdialog dengan warga. Salah satu pertanyaan Anies mengenai apakah Ahok atau Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah inspeksi ke kampung ini.
"Sepanjang banjir di sini belum pernah didatangi, dan menurut warga perhatian terhadap banjir di sini, di sini aliran sungai Cikeas, dan sungai Sunter, dua itu tidak pernah mendapat perhatian serius, ini pertama kali warga mendapat perhatian," kata Anies.
Secara terpisah, Ahok mengakui dilematis dalam menangani masalah banjir.
Di hadapan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar, Ahok mengatakan pejabat pemerintah sebelum tidak pernah fokus menangani masalah banjir.
"Tanya sama Pak Iskandar, dulu untuk kerja waduh bertahun tahun nggak diladenin. Benar nggak Pak Iskandar?" ujar Ahok usai meninjau kondisi Sungai Ciliwung yang membentang di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, siang tadi.
"Sekarang tanya sama Pak Iskandar, gubernur mana yang cepat untuk beliau kerja?" Ahok menambahkan.
Namun, kesigapan Ahok dalam merespon masalah banjir sering mendapatkan tanggapan miring dari sebagian kalangan. Proyek normalisasi sungai untuk menata kembali aliran air dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, dan dipolitisasi.
"Tapi begitu saya kerja cepet dibilang apa? Dibilang nggak manusiawi gusur orang. Ya politiklah," kata Ahok.
Lebih jauh, Ahok mengatakan banjir di Jakarta sudah ada sejak dulu. Ketika Ahok pertamakali menjabat di pemerintahan Jakarta, titik banjir mencapai 2.200 titik. Setelah proyek normalisasi berjalan, jumlah titik berkurang. Tahun 2016, tersisa 400-an titik.
