Infografis
Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus menggenjot proyek normalisasi sungai. Proyek yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane diyakini Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat mengatasi permasalahan banjir yang selalu membayangi warga Jakarta.
"Nasibnya harus tetap normalisasi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (20/2/2017).
Namun, proyek normalisasi untuk menghilangkan banjir sering menemui kendala, terutama masalah pembebasan lahan warga yang menempati daerah di sekitar sungai.
Itu sebabnya, Ahok meminta warganya untuk secepatnya mengurus surat-surat rumah yang berdiri di daerah yang terkena normalisasi.
"Kalau ada yang punya lahan, saya kan bilang masyarakat segera buat sertifikat atau rumah lama usahakan urus sertifikat," ujar Ahok.
Jika warga memiliki sertifikat lengkap, mereka akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah.
Ahok mengatakan pengurusan sertifikat rumah sekarang tidak sulit dan warga tidak lagi dibebankan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan untuk lahan dengan Nilai Jual Obyek Pajak di bawah Rp2 miliar.
"Dulu susah harus (mengurus sertifikat) bayar BPHTB. Sekarang saya gratiskan sudah dapat sertifikat, mau nggak mau kita bayar harga pasar supaya mereka bisa beli tempat lain," kata Ahok.
Lebih jauh, Ahok mengatakan banjir di Jakarta sudah ada sejak dulu. Ketika Ahok pertamakali menjabat di pemerintahan Jakarta, titik banjir mencapai 2.200 titik. Setelah proyek normalisasi berjalan, jumlah titik berkurang. Tahun 2016, tersisa 400-an titik.
Saat ini, kata Ahok, titik banjir jauh berkurang, tinggal sekitar 80 titik, di antaranya di sekitar Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
"Jadi empat tahun kerja, kita baru berhasil 40 persen (menangani banjir)," kata Ahok.
"Saya harus mohon maaf kan situasi kaya gitu, kita udah liat nggak ada cara lain (selain normalisasi). Ini sudah puluhan tahun (banjir) dari zaman gubernur yang dulu kok," Ahok menambahkan.
"Nasibnya harus tetap normalisasi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (20/2/2017).
Namun, proyek normalisasi untuk menghilangkan banjir sering menemui kendala, terutama masalah pembebasan lahan warga yang menempati daerah di sekitar sungai.
Itu sebabnya, Ahok meminta warganya untuk secepatnya mengurus surat-surat rumah yang berdiri di daerah yang terkena normalisasi.
"Kalau ada yang punya lahan, saya kan bilang masyarakat segera buat sertifikat atau rumah lama usahakan urus sertifikat," ujar Ahok.
Jika warga memiliki sertifikat lengkap, mereka akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah.
Ahok mengatakan pengurusan sertifikat rumah sekarang tidak sulit dan warga tidak lagi dibebankan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan untuk lahan dengan Nilai Jual Obyek Pajak di bawah Rp2 miliar.
"Dulu susah harus (mengurus sertifikat) bayar BPHTB. Sekarang saya gratiskan sudah dapat sertifikat, mau nggak mau kita bayar harga pasar supaya mereka bisa beli tempat lain," kata Ahok.
Lebih jauh, Ahok mengatakan banjir di Jakarta sudah ada sejak dulu. Ketika Ahok pertamakali menjabat di pemerintahan Jakarta, titik banjir mencapai 2.200 titik. Setelah proyek normalisasi berjalan, jumlah titik berkurang. Tahun 2016, tersisa 400-an titik.
Saat ini, kata Ahok, titik banjir jauh berkurang, tinggal sekitar 80 titik, di antaranya di sekitar Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
"Jadi empat tahun kerja, kita baru berhasil 40 persen (menangani banjir)," kata Ahok.
"Saya harus mohon maaf kan situasi kaya gitu, kita udah liat nggak ada cara lain (selain normalisasi). Ini sudah puluhan tahun (banjir) dari zaman gubernur yang dulu kok," Ahok menambahkan.
