Infografis
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno mengkritik Badan Pengawas Pemilu karena dianggap terlambat merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 29, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan TPS 1, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
"Memang rekomendasi Bawaslu terlambat satu hari. Kalau kami berpegang pada aturan administratif, tidak dilaksanakan PSU. Tetapi KPU melihat ada hal yang substantif bahwa memang betul ada pelanggaran, seseorang yang menggunakan hak pilih bukan atas namanya sendiri, itu adalah pelanggaran. Kan pemilu itu sifatnya langsung, tidak bisa diwakilkan," kata Sumarno TPS 1.
Sumarno menambahkan setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPUD langsung berkonsultasi dengan KPU pusat untuk pengulangan. Sumarno mengatakan pengulangan pemungutan suara secara mendadak penuh resiko, mulai dari minimnya persiapan petugas juga kurang maksimalnya pemilih yang datang.
"Saya kritik Bawaslu, rekomendasi yang mendadak itu menyebabkan petugas tidak bisa maksimal dalam mempersiapkannya. Mana mungkin (maksimal), tadi malam (Sabtu, 18/2) masih menyerahkan dan menyebarkan surat undangan C6 . Jadi warga menerima juga mendadak, tapi tadi di Jakarta Selatan partisipasi warga cukup tinggi," kata dia.
Sebelum penghitungan kertas suara, panitia mengumumkan bahwa jumlah daftar pemilih di TPS 1 sebanyak 601 lembar. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 257 warga. Artinya, jumlah warga yang berpartisipasi pada pemungutan suara ulang menurun, hampir setengahnya jika dibandingkan pada pencoblosan Rabu (15/2/2017). Ketika itu, warga yang menggunakan hak pilih mencapai 402 orang.
Sumarno menambahkan berkurangnya partisipasi warga mengikuti pemungutan suara ulang hari ini juga dipicu oleh faktor cuaca. Sejak pagi hingga siang, Jakarta Pusat diguyur hujan.
"Banyak faktor, mungkin karena tadi hujan sejak pagi, mungkin karena ada kejenuhan warga, atau mungkin karena penyerahan undangan C6 yang mendadak, sampai tadi malam baru dibagikan," kata dia.
Hasil penghitungan suara dalam pencoblosan ulang di TPS 1, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Un.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
Anies-Sandiaga meraup 134 suara, sedangkan Ahok-Djarot 103 suara, sementara pasangan Agus Harimurti-Sylviana hanya 15 suara. Lima kertas suara yang dinyatakan tidak sah.
