Infografis
Suara.com - Sinergi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kebhinnekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga itu di antaranya kampus dan lembaga keagamaan.
"Pemerintah DIY perlu secepatnya berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan agar keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekadar istimewa secara undang-undang, tetapi juga istimewa dalam hal keadilan," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, Sabtu (18/2/2017).
Hal itu dia katakan di seminar 'Meneguhkan Keistimewaan Yogyakarta Melalui Kesadaran Keagamaan dan Kebhinnekaan Menuju Kota Toleransi'. Syafii mengatakan Yogyakarta yang memiliki beberapa keistimewaan jangan sampai keistimewaannya hanya sebagai simbol.
"Jika dilihat tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih meningkat, dan harus ditangani secara serius. Dalam penanganannya harus dengan mendekatkan jarak antara yang 'punya' dan 'tidak punya'," kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.
Baca Juga: Tina Toon Bicara Isu Intoleransi Jelang Imlek
Menurut dia, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan itu harus dijembatani karena jika dibiarkan akan mengganggu kebhinnekaan. Masih adanya permasalahan itu menunjukkan penerapan Sila Kelima Pancasila masih menggantung di awan.
"Kondisi Indonesia saat ini khususnya di DIY dalam penerapan Sila Kelima tersebut masih jauh dari harapan. Selain itu, Sila Kelima yang juga termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 juga belum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat," kata Syafii.
Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta Johanes Eka Priyatma mengatakan penerapan keadilan tidak jauh dari pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan hukum positif akan menciptakan masyarakat yang baik dan toleran.
"Pembangunan sistem hukum yang mampu menopang toleransi menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya dalam ranah pendidikan sehingga sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting," kata Eka.
Seminar yang dihadiri 150 peserta dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, budayawan, dan tokoh agama itu diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY. (Antara)
Baca Juga: Marak Aksi Intoleransi, Dunia Usaha Was-was
