Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ogah menanggapi rencana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang ingin membangun “drainase vertikal” atau sumur resapan sebagai solusi mengatasi banjir.
Menurut Basuki yang juga terdaftar sebagai Calon Gubernur DKI nomor urut dua bersama Djarot Saiful Hidayat ini, program normalisasi sungai yang sudah dijalankan pemprov kekinian merupakan solusi jitu mengatasi banjir.
"Saya tidak bisa menanggapi. Tapi yang pasti, kalau sungai tak dinormalisasi, tidak mungkin persoalan banjir terselesaikan. Sebab, kondisi sungai yang tak normal menjadi akar persoalan sejak dahulu,” tutur Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Ahok mengakui, pemprov butuh banyak waktu agar seluruh sungai di ibu kota bisa kembali normal, sehingga mampu menampung debit air hujan yang tinggi.
Baca Juga: Mendagri Akui Salah Sebut "Kotak Kosong" Menang Pilkada di Pati
Ia mengungkapkan, proyek normalisasi sungai secara teknis dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
Sementara pemprov memiliki tanggung jawab membebaskan lahan di kawasan bantaran sungai yang akan dinormalisasi.
Tepat pada persoalan pembebasan lahan itu lah, Ahok mengakui tak bisa dilakukan secara instan. Sebab, sebelum membongkar bangunan rumah warga di bantaran kali, pemprov terlebih dulu harus menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk relokasi.
"Karena harus membangun rusunawa, kami butuh waktu. Bayangkan, kami memindahkan warga ke rusunawa saja masih dikritik. Perlu diketahui, memindahkan warga bantaran sungai ke rusunawa itu saja butuh tiga tahun untuk melatih mereka,” ungkap Ahok.
Selain itu, Ahok mengatakan membangun rusunawa juga bukan pekerjaan yang mudah dan cepat. Pembangunannya harus dikerjakan kontraktor profesional agar rusunawa aman dan tahan lama.
Baca Juga: Ahok Akhirnya Akui Jakarta Belum Seratus Persen Bebas Banjir
"Kalau kontraktornya jelek, pemprov harus mencoretnya. Masak baru satu tahun dihuni, rusunawa perlu perbaikan?” tukasnya.