Ahok beralasan, adanya program normalisasi yang mangkrak itu disebabkan tersendatnya proses pembebasan lahan. Alhasil, lahan yang seharusnya sudah bisa dibebaskan, masih juga terdapat bangunan-bangunan.
"Termasuk banyak perumahan-perumahan yang memang ada sengketa tanah, atau ada diduduki, rumah rumah bedeng, sehingga tidak ada saluran (airnya)," kata Ahok.
Namun, Ahok berindak cepat dengan memanggil sejumlah pihak terkait, salah satunya Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan.
"Ya kita harus tahu kalau memang itu ada masalah, kita harus tetep normalisasi. Artinya kita sampaikan, nggak ada pilihan (untuk mengatasi banjir) walaupun dia marah atau apapun," ujar Ahok.
Baca Juga: Begini Sikap KPU Tanggapi Pendukung "Kotak Kosong"