Pilkada di 101 Daerah Lancar, Jokowi: Kita Patut Bersyukur

Kamis, 16 Februari 2017 | 19:46 WIB
Pilkada di 101 Daerah Lancar, Jokowi: Kita Patut Bersyukur
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
‎Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu dan aparat keamanan karena sudah menyukseskan pilkada serentak di 101 daerah.
 
"Kita patut bersyukur pemungutan suara ‎pada pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah sudah berlangsung dengan aman dan lancar. Untuk itu saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras selama ini," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
 
Jokowi menambahkan juga berterima kasih kepada masyarakat yang turut berpartisipasi menyukseskan pilkada.
 
Meski berbeda-beda pandangan sikap politik, Jokowi mengajak warga kembali rukun setelah pilkada.
 
"Saya mengajak dan mengimbau agar kita selalu mengedepankan persaudaraan, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persatuan, agar kita bisa segera fokus pada program-program pembangunan yang membawa kesejahteraan ‎dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
 
Badan Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada, kemarin, terbanyak terjadi di Jakarta.

"Dibandingkan pelaksanaan pilgub di daerah lain, DKI memang yang paling tinggi laporannya," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron.

Dia menjelaskan hingga saat ini terdapat 97 laporan terkait adanya dugaan pelanggaran, yang terjadi tepat pada hari pemungutan suara berlangsung di Jakarta.

Menurut Daniel dari total 97 dugaan kasus tersebut, 26 laporan merupakan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap, 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, dan lima laporan muncul karena dugaan keterlibatan penyelenggara.

Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan tentang adanya dugaan politik uang sebanyak delapan kasus, serta yang paling banyak adalah adanya kesalahan prosedur dalam pemilu yakni sebanyak 40 kasus.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI