Temukan Politik Uang di Pilkada Banten, Rano: Proses Hukum

Rizki Nurmansyah Suara.Com
Rabu, 15 Februari 2017 | 13:52 WIB
Temukan Politik Uang di Pilkada Banten, Rano: Proses Hukum
Gubernur Banten Rano Karno usai menjalani pemeriksaaan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon Gubernur Banten, Rano Karno menyoroti adanya indikasi kecurangan menjelang pencoblosan dan meminta kepada penegak hukum agar memproses pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Terkait adanya indikasi kecurangan jelang pencoblosan, saya harap agar proses hukum bisa ditegakkan secara adil," kata Rano Karno ditemui di rumah pemenangan, Perumahan Modernland Tangerang, Rabu (15/2/2017).

Rano mengatakan, indikasi kecurangan yang ditemukan adalah sejumlah bungkusan berisi mie instan yang siap didistribusikan dan juga politik uang di beberapa wilayah.

Padahal dirinya berharap agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten berjalan dengan lancar.

Baca Juga: Terlibat "Black Campaign", Oknum Polisi Diamankan Warga

Namun karena adanya temuan tersebut, pihaknya berharap agar pelaku dapat diproses demi menghasilkan pilkada yang diharapkan.

"Kaitan kecurangan, intinya harus dilaporkan," tegasnya.

Rano Karno telah tiba di rumah pemenangan Rano-Embay di Perumahan Modernland Tangerang untuk mengikuti proses hitung cepat. Rano Karno tiba pukul 13.00 WIB dan langsung melakukan rapat tertutup dengan tim pemenangan.

Polres Metro Tangerang Kota telah menerjunkan sebanyak 1.227 personel keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI yang disiagakan untuk mengamankan proses pemungutan suara Pilgub Banten di Kota Tangerang.

Sebanyak 927 personel kepolisian melakukan pengamanan pada semua tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian, sebanyak 100 personel Brimob dan 200 personel Kostrad akan disiagakan untuk membantu, termasuk di titik rawan.

Baca Juga: Gunakan Hak Pilih di TPS 79, Ketua MPR: Saya Kira Dua Putaran

Kepolisian telah menetapkan 39 titik rawan geografis dan politik. Antisipasinya, telah disiapkan personel yang diperlukan. Begitu juga dengan KPU yang sudah menyiapkan 20 TPS cadangan jika terjadi banjir.

KPU Kota Tangerang mencatat ada 800 pemilih disabilitas dan 486 pemilih di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan jumlah DPT Kota Tangerang tercatat 1.127.914 pemilih dengan 2.468 TPS.

KPU setempat telah memusnahkan sebanyak 31.216 surat suara rusak sebelum hari pencoblosan. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI