Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo tidak mengeluarkan reaksi berlebihan, ketika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuduh pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, bermotif politik.
“Presiden sempat bertanya kepada saya soal itu. Dia meminta saya memeriksa mekanisme pemberian grasi kepada Antasari Azhar. Saya katakan itu sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi presiden tidak perlu merisaukan hal ini, karena sudah melalui mekanisme yang jelas,” tutur Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/2/2017).
Karena pemberian grasi dari presiden kepada Antasari sudah melalui mekanisme yang benar, Pratikno membantah tudingan SBY terkait motif politik di balik pemberian hak istimewa tersebut. “Tidak ada motif politik itu,” tukasnya.
Selain pertimbangan MA, Presiden Jokowi juga telah meminta pertimbangan dari Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Menkum HAM sebelum memberikan grasi kepada Antasari.
Baca Juga: Anak Ahok Tak Ikut Ayahnya Usai Nyoblos, Dia Pulang Kerjakan PR
Lebih jauh Pratikno meminta kepada semua pihak, termasuk SBY, agar tidak menautkan pemberian grasi tersebut dengan situasi politik dalam Pilkada DKI.
"Saya kira jangan dihubung-hubungkan. Ini dengan apa, agenda apa. Jadi kami sudah merujuk kepada proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD kiita. Jadi itu saja, clear," tegas dia.
Apalagi, kata Pratikno, Antasari bukan orang pertama yang diberikan grasi oleh Presiden Jokowi.
"Ini bukan grasi pertama, ada ratusan grasi diberikan presiden. Jadi jangan dihubung-hubungkan terus dengan Istana. Kita kembalikan saja secara proporsional, bahwa grasi diberikan dengan biasa," tandas dia.
Sehari sebelumnya, Ketum PD sekaligus Presiden ke-6 RI, SBY, mengunggah sejumlah tulisan ke akun pribadi Twitter. Salah stu tulisannya menyebut pemberian grasi Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar bermotif politik. Secara tegas SBY menuliskan, motif politik itu ialah “menyerang” dirinya.
Baca Juga: Tahanan KPK Ikut Nyoblos
