Infografis
Suara.com - Sebanyak 90 anggota DPR dari empat fraksi menandatangani inisiatif penggunaan hak angket menyusul status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif menjadi gubernur Jakarta, sementara statusnya terdakwa perkara dugaan penodaan agama. Berkas berisi tandatangan tersebut hari ini diserahkan ke pimpinan DPR.
"Empat fraksi, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN bermaksud mengajukan hak angket DPR tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa (dalam kasus penodaan agama)," kata perwakilan Fraksi Demokrat Fandi Utomo ketika menyerahkan berkas.
Empat fraksi partai tersebut merupakan pendukung pasangan lawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di pilkada Jakarta periode 2017-2022. Demokrat dan PAN merupakan pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Gerindra dan PKS merupakan pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Rincian 90 anggota dewan yaitu 22 anggota Fraksi Gerindra, 42 anggota Fraksi Demokrat, 10 anggota Fraksi PAN, dan 16 anggota Fraksi PKS.
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan penggunaan hak angket untuk mendidik masyarakat ketika ada indikasi kesalahan yang dilakukan pemerintah. Dia membandingkan kasus kepala daerah di luar Jakarta yang langsung diberhentikan Kementerian Dalam Negeri begitu menjadi terdakwa.
"Kenapa kepala daerah yang lain bisa diberhentikan dengan cepat, tapi Ahok seperti dianakemaskan oleh pemerintah," kata dia.
Anggota Fraksi Gerindra Riza Patria menambahkan penggunaan hak angket diajukan karena menilai pengaktifan Ahok menjadi gubernur melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut dia, Ahok juga melakukan pelanggaran ketika serah terima jabatan gubernur dari pelaksana tugas Sumarsono.
"Kemarin kami lihat dia juga melakukan pelanggaran ketika sertijab. Ini kami harus luruskan supaya tidak terulang lagi," kata dia.
Berkas pengajuan inisiatif hak angket diterima Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Demokrat Agus Hermanto, dan Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah.
Fadli Zon mengatakan penyerahan berkas berisi tanda tangan 90 anggotanya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme. Indikasi kejanggalan tentang jabatan Ahok, kata dia, bisa diuji lewat hak angket.
