Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan selama mengikuti masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Dirinya merasa renggangnya tali silaturahmi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini dirasakan Djarot ketika dirinya non aktif menjadi wakil gubernur DKI Jakarta selama kurang lebih 3 bulan dan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta bersama calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Saya mau mampir ke kantor kelurahan nggak enak ke kantor kecamatan nggak enak. Ketemu sampean semua, kadang makan sop kantor Kecamatan Tanah Abang ketemu sampai ajudanku, Ilham itu juga pura-pura nggak kenal daripada dilaporin," ujar Djarot dalam sambutan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).
Ia pun sempat menceritakan hal tersebut kepada Kepala Badan Kepegawain Daerah Suradika dan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Kata Djarot, renggangnya silaturahmi antara dirinya dan PNS dikarenakan takut dianggap mendukung pencalonan Djarot dan Ahok.
Baca Juga: Kembali ke Balai Kota, Bawaslu Ketat Awasi Ahok dan Djarot
"Saya sampai curhat sama pak Suradika (Kepala BKD), Pak Sekda (Saefullah), Pilkada seakan akan menakutkan sehingga silaturahim kita sama-sama takut, kami nggak enak, sampean nggak enak, ini ada apa toh," tuturnya.
Tak hanya itu Djarot juga mengatakan bahwa ketika dirinya melakukan kampanye mendapat penghadangan dari sekelompok warga di Kedoya, munculnya Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi juga dilaporkan karena dianggap mendukung Djarot di Pilkada DKI Jakarta.
"Datang wis dihadang di Kedoya, ada Wali Kota datang juga Kapolres datang, itu pun dilaporkan. Jadi gini loh, kita selalu dibangun rasa kecurigaan, niatnya sudah nggak baik. Sehingga bisa memutus merenggangkan tali silaturahim," ucap Djarot.
Mantan Wali Kota itu menuturkan bahwa dirinya bukan orang baru di Pemerintahan. Pasalnya waktu ia kembali mencalonkan Wali Kota Blitar, dirinya mengetahui bahwa selama menjadi calon kepala daerah tidak boleh menggunakan fasilitas dinas.
"Waktu di Blitar pun jadi Wali Kota di Blitar lima tahun saya belum punya rumah, saya kos di rumah dinas, nggak kepikiran beli rumah. Begitu nyalon (calon kepala daerah) nggak boleh pakai, terus bagaimana, nyari kontrakan, jadi Wali Kota yang ngontrak, saya ini," kata Djarot.
Baca Juga: Djarot Ngaku Kangen Pegawai Pemprov saat Cuti Kampanye Pilkada
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa selama mengikuti kampanye tidak pernah menggunakan mobil dinas.
