Infografis
Suara.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan jika telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) politik uang dari gabungan personel TNI. Pembentukan Satgas, kata Iriawan lantaran pihaknya sudah mencium adanya indikasi politik uang di masa tenang jelang pencoblosan pada Rabu (15/2/2017) depan.
"Money politik kami mendengar ada informasi. Sebab itu kami memebentuk operasi tangkap tangan money politik. Dan UU mengatur demikian," kata Iriawan di Markas Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017).
Namun, demikian, kata Iriawan masih menunggu masyarakat untuk berani melaporkan adanya dugaan politik uang jelang pemungutan suara di 13.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jakarta.
"Belum lah. Kalau ada, nanti kami lakukan penegakan hukum," kata dia.
Baca Juga: Kapolri Terjunkan Densus 88 di Pilkada DKI Jakarta
Dia juga akan mengatakan serangan fajar berbentuk politik uang agar warga bisa memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. Mantan Kapolda Jawa Barat itu menegaskan akan siap menindak siapapun pihak yang kedapatkan melakukan politik uang dengan cara apapun.
"Tak boleh. Tak boleh ada pemaksaan pada perorangan untuk mengarahkan. UU sudah diatur. Saya ingatkan kembali, kalau ada nanti ada pidana yang mengatur," katanya.
Dia pun mengaku siap menahan pelaku-pelaku politik uang di hari pencoblosan di TPS.
"Bisa kami tahan. Panitia bisa melarang pencoblosan di sana," kata dia.
Ada sebanyak 29 ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri yang akan menjaga ketat TPS-TPS. Dia pun mengaku juga akan melibatkan Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk memonitor adanya kegiatan yang bisa menghalau pelaksaan pencoblosan.
Baca Juga: Rawan, 4.742 Personel Jaga Pilkada Papua
"Ya jelas (kita siap amankan). Babinsa juga nanti akan ada di sana," kata Iriawan.
