Infografis
Suara.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyindir pernyataan Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian, yang mencurigai gerakan doa bersama 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2/2017), sarat kepentingan politik salah satu calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa, mengatakan setiap aksi massa selalu terkait tindakan politik. Hal tersebut merupakan kewajaran dalam negara demokrasi.
"Hanya orang antidemokrasi yang tidak memahami demo itu adalah politik. Jadi, kalau ada yang bilang demo itu politis ya memang politis. Kenapa terjadi demonstrasi, pasti ada sesuatu ketidakpuasan kelompok tertentu," terang Desmond, Jumat (10/2).
Baca Juga: Lihat Anggota Parlemen Baku Hantam, Presiden Afsel Tertawa
Pernyataan Tito tersebut, kata Desmond, menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami bagaimana sikap tepat menghadapi rencana aksi 112.
Menurut Desmond, pemerintah di negara demokrasi seharusnya mengarahkan demonstrasi, bukan malah melarangnya.
“Seharusnya, pejabat kepolisian memahami peraturan perundang-undangan. Bisa jadi, pejabat kepolisian ini pura-pura tidak paham, karena tidak mau repot. Kalau pejabat kepolisian tidak mau repot, berhenti saja," tambah Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Lebih jauh Desmond mengungkapkan, partainya tidak melarang tapi juga tak menganjurkan kader-kadernya mengikuti doa bersama 112 di Masjid Istiqlal.
"Gerindra sebagai partai tidak memberikan intruksi apa-apa. Kalau ada kader yang mengatasnamakan pribadi itu kan hak mereka," tandasnya.
Baca Juga: ''Palu-arit'' di Masjid dan Pesantren, Polisi Anggap Provokasi
