Dugaan Pencucian Uang, Bachtiar Nasir Diperiksa Polisi Hari Ini

Jum'at, 10 Februari 2017 | 11:27 WIB
Dugaan Pencucian Uang, Bachtiar Nasir Diperiksa Polisi Hari Ini
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir didampingi pengacara memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir akhirnya memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua, Jumat (10/2/2017). ‎Bachtiar datang didampingi pengacara, Kapitra Ampera.

"Hari ini sesuai‎ janji saya dan pengacara saya bahwa ketika panggilan pertama tidak bisa hadir ada beberapa revisi surat administrasi hukumnya yang perlu diselesaikan. Sehingga yang datang (panggilan pertama pada Rabu lalu) pihak pengacara dulu, nah setelah direvisi karena kami taat hukum maka hari ini datang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan Bareskrim," kata Bachtiar kepada wartawan.

Kapitra tak banyak memberikan keterangan. Dia hanya menyinggung kasus yang dituduhkan kepada kliennya. Bachtiar diperiksa terkait tuduhan terlibat menyalahgunakan dana yayasan sumbangan umat untuk aksi akhir 2016.

"Saksi dalam dugaan perkara dana yayasan," ujar dia.

Bachtiar dipanggil berdasarkan surat panggilan bernomor S Pgl/368/II/2017/Dit Tipideksus tertanggal 6 Februari 2017 yang ditandangani oleh Kasubdit III TPPU Bareskrim Polri Kombes Roma Hutajulu.

Perkara ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kematin, Kapitra membantah ada kasus dugaan pencucian uang di yayasan keadilan.

"Nggak ada masalah apa-apa kok. Itu ada namanya Yayasan Keadilan untuk Semua bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan," kata Kapitra kepada Suara.com.

Menurut Kapitra tuduhan tersebut tidak memiliki dasar karena tidak ada pengalihan aset milik yayasan ke pihak lain, terutama kepada Bachtiar maupun pengurus yayasan.

Kapitra menjelaskan kasus ini berawal dari aksi bertema Bela Islam yang digalang GNPF MUI pada akhir tahun 2016. Sebelum aksi, sebagian masyarakat turut berpartisipasi memberikan bantuan melalui yayasan.

"Partisipasi itu kami salurkan ke yayasan ini untuk acara aksi 212 (2 Desember 2016) itu. Nah, undang-undang kan melarang kalau aset yayasan dipindahkan atau dialihkan kepada pembina dan pengawas," ujar Kapitra.

Kapitra menegaskan Bachtiar bukan bagian dari yayasan tersebut. Itu sebabnya, menurut dia, tidak tepat jika Bachtiar dikait-kaitkan dugaan penyelewenagan dana yayasan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI