DPR Klaim Temukan 36 e-KTP dari Kamboja Disita Bea Cukai

Kamis, 09 Februari 2017 | 17:23 WIB
DPR Klaim Temukan 36 e-KTP dari Kamboja Disita Bea Cukai
Ilustrasi e-KTP. [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menemukan 36 buah Kartu Tanda Penduduk, 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak, dan satu buah ‎tabungan Bank Central Asia berisi Rp500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri dari hasil inspeksi mendadak ke Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Temuan ini dikirimkan lewat paket yang dikirimkan dari Kamboja untuk dikirimkan ke Jakarta.

Awalnya, Komisi II mendapatkan informasi adanya ribuan e-KTP kiriman dari Laos dan Kamboja yang masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta. Atas informasi ini, Komisi II melakukan inspeksi mendadak, Kamis (9/2/2017).

"Awalnya, Tim diterima oleh staf Bea cukai di Bandara Soeta karena tidak diperoleh informasi yang jelas dengan alasan kewenangan teknis yang sudah diambil alih oleh Direktur Jenderal, maka kami segera meluncur ke kantor pusat Direktorat Bea Cukai Rawamangun," kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro dihubungi, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

‎Dalam pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai ini, diperoleh keterangan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, satu buah tabungan BCA berisi Rp500 ribu dan satu buah ATM.

Agung menambahkan, berdasarkan catatan dokumen yang menyertai, barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan ke Jakarta.

"Tim Komisi II minta ditunjukkan bukti fisik barang tersebut, dengan alasan pemeriksaan teknis semula belum bisa diberikan. Setelah didesak oleh tim maka Dirjen siap dan bersedia untuk membawa bukti foto dari 36 buah. e-KTP dan meminta waktu serahkan sore ini ke Sekretariat Komisi II‎," kata dia.

Dia menambahkan, belum diketahui motif dan tujuan paket tersebut masuk ke Indonesia. Temuan ini sedang didalami oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pihak terkait dan Aparat penegak hukum.

"Sebab, Informasi dan dugaan yang berkembang diluar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," katanya.

Selain Agung, anggota Komisi II DPR lainnya yang ikut dalam inspeksi mendadak ini adalah Sutriono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Baidowi dan Abdul Halim yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI