Batal Jalan Kaki ke Monas 11 Februari, Kapolda: Terima Kasih FPI

Kamis, 09 Februari 2017 | 13:15 WIB
Batal Jalan Kaki ke Monas 11 Februari, Kapolda: Terima Kasih FPI
Plt Gubernur DKI Sumarsono mengadakan pertemuan dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Pangdam Jaya Tedy Lhaksmana dan Kapolda Metro Jaya M. Iriawan, di Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (7/2/2017). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengungkapkan Front Pembela Islam dan sejumlah organisasi kemasyarakatan sepakat untuk tidak aksi long march ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/2/2016) atau di hari terakhir masa kampanye pilkada Jakarta.

"Ada beberapa kelompok yang sudah sepakat dengan kami untuk tidak turun, di antaranya FPI," kata Iriawan di Polda Metro Jaya, Kamis (9/2/2017).

Iriawan mengatakan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab sepakat pada hari itu massa hanya konsentrasi menjalankan ibadah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

"Rizieq sudah sepakat untuk mengubah long march jadi (kegiatan) keagamaan yang disampaikan Habib Novel itu nggak (benar)," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD FPI Jakarta Habib Novel Bamukmin mengatakan akan tetap aksi long march.

Kapolda Metro mengapresiasi sikap FPI. Terkait dengan kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal, kata Kapolda berharap FPI dan ormas lain tetap menaati peraturan yaitu tidak mengganggu hak publik.

"Terima kasih FPI nggak turun ke jalan. Kami akan atur, jangan berkelompok," kata dia. "Pengamanan di Istiqlal akan kita fokuskan di sana, kita akomodir untuk doa bersama, untuk acara pengajian, juga mumpuni di sana."

Saat ini, polisi sedang berkomunikasi dengan sejumlah ormas lagi agar mereka bersedia tidak long march ke Monas dari Istiqlal.

"Tapi ada beberapa kelompok yang belum (respon)," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya aksi tersebut tidak perlu dilakukan. Jusuf Kalla mewanti-wanti masyarakat agar jangan terbawa euforia.

"Saya kira tidak perlu. Masyarakat lebih baik menahan diri jangan terbawa suasana. Kalau begitu nanti lebih kacau lagi proses hukumnya," kata Jusuf Kalla di DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI