Dituduh Ikut Selewengkan Dana Yayasan, Bachtiar Nasir Membantah

Kamis, 09 Februari 2017 | 11:52 WIB
Dituduh Ikut Selewengkan Dana Yayasan, Bachtiar Nasir Membantah
Tim pengacara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir menunjukkan surat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri, di Jakarta, Rabu (8/2/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengacara Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, membantah ada kasus dugaan pencucian uang di Yayasan Keadilan untuk Semua atau Yayasan Justice for All sebagaimana dituduhkan kepada Bachtiar.

"Nggak ada masalah apa-apa kok. Itu ada namanya Yayasan Keadilan untuk Semua bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan," kata Kapitra kepada Suara.com, Kamis (9/2/2017).

Menurut Kapitra tuduhan tersebut tidak memiliki dasar karena tidak ada pengalihan aset milik yayasan ke pihak lain, terutama kepada Bachtiar maupun pengurus yayasan.

Kapitra menjelaskan kasus ini berawal dari aksi bertema Bela Islam yang digalang GNPF MUI pada akhir tahun 2016. Sebelum aksi, sebagian masyarakat turut berpartisipasi memberikan bantuan melalui yayasan.

"Partisipasi itu kami salurkan ke yayasan ini untuk acara aksi 212 (2 Desember 2016) itu. Nah, undang-undang kan melarang kalau aset yayasan dipindahkan atau dialihkan kepada pembina dan pengawas," ujar Kapitra.

Kapitra menegaskan Bachtiar bukan bagian dari yayasan tersebut. Itu sebabnya, menurut dia, tidak tepat jika Bachtiar dikait-kaitkan dugaan penyelewenagan dana yayasan.

"Ustadz Bachtiar Nasir tidak ada dalam struktur. Bukan pembina, pengawas, atau pengurus. Lalu masalahnya apa? Apa yang dialihkan? Orang nyumbang untuk aksi bela Islam. Dan ada yayasan ini bergerak untuk bela Islam. Disalurkan untuk bela Islam," tutur Kapitra.

Kapitra mengatakan sumbangan dari masyarakat ketika itu masuk melalui rekening atas nama yayasan.

"Rekening atas nama yayasan. Undang-undang kan melarang, kalau aset-aset yayasan dialihkan ke pengawas atau pembina. Itu kata Undang-Undang," kata Kapitra.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tengah menelusuri kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Yayasan Keadilan untuk Semua atau Yayasan Justice for All.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Martinus mengatakan kasus ini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Kendati sudah ditingkatkan ke penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka.

Saat ini, polisi masih melacak siapa sesungguhnya pemilik yayasan tersebut.

Kemarin, Kapitra tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Melalui pengacara, dia mengatakan surat panggilan terlalu dekat dengan jadwal pemeriksaan. Mereka meminta penjadwalan panggilan ulang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI