Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik, hari ini.
"Kami sedang lakukan pemanggilan sampai dua kali. Lalu dijadwalkan ulang karena H-1 diterima. Memang kami sayangkan ketidakhadiran saksi (Yasonna)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Keterangan Yasonna dinilai sangat penting untuk membantu penyidik mendalami aliran dana proyek yang nilainya mencapai Rp5,8 triliun.
"Pemeriksaan Yasonna, penyidik rencananya akan konfirmasi informasi-informasi yang ada terkait indikasi aliran dana. Ketidakhadiran yang bersangkutan sampai dua kali ini tentu itu membuat yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk bisa jelaskan fakta-fakta dan informasi menurut kapasitas saksi sebagai anggota Komisi II DPR," katanya.
Kendati Yasonna dipanggil tidak datang, KPK tidak langsung menganggap dia tidak mau bekerjasama. KPK masih berharap pada panggilan berikutnya Yasonna bersedia hadir.
"Tapi kami tidak mau berpendapat tentang ketidakhadiran itu. Kami harap agar saksi datang dan penuhi pemeriksaan. Disisi lain ada ruang bagi saksi untuk konfirmasi terkait informasi terutama indikasi aliran dana ke beberapa pihak," kata Febri.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto menjadi tersangka. Dia diduga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan.
Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kasus tersebut merugikan negara sekitar Rp2 triliun.
Dalam perkembang, mantan Dirjen Dikcapil Irman juga ditetapkan menjadi tersangka. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu dan 64 ayat 1 KUHP.
KPK memastikan perkara e-KTP tidak berhenti pada dua tersangka tersebut. Melihat besarnya kerugian negara, KPK pun menduga ada pihak lain yang bermain di proyek ini.
